Yunani Berlakukan Pajak Baru bagi Penumpang Kapal Pesiar Mulai Juli 2025
JAKARTA - Pemerintah Yunani akan mulai memberlakukan pajak baru bagi penumpang kapal pesiar yang singgah di beberapa destinasi wisata populernya mulai Juli 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pengelolaan pariwisata berkelanjutan yang ditujukan untuk mengurangi tekanan terhadap infrastruktur lokal dan lingkungan, khususnya di pulau-pulau ikonik seperti Santorini dan Mykonos yang setiap tahunnya dikunjungi oleh lebih dari 1,3 juta wisatawan.
Pajak ini akan dikenakan secara bertahap tergantung musim dan destinasi pelabuhan. Biaya tambahan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga kualitas pengalaman wisata di tengah lonjakan jumlah pengunjung serta memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat lokal.
Rincian Pajak Kapal Pesiar Berdasarkan Musim dan Lokasi
Baca Juga
Mulai Juli 2025, penumpang kapal pesiar yang singgah di Santorini dan Mykonos akan dikenakan pajak sebesar:
20 euro (sekitar Rp375 ribu) pada musim ramai (1 Juni – 30 September),
12 euro (sekitar Rp225 ribu) pada musim menengah (April, Mei, dan Oktober),
3 euro (sekitar Rp56 ribu) di luar musim (1 November – 31 Maret).
Untuk pelabuhan-pelabuhan Yunani lainnya, tarif pajak bervariasi:
5 euro (sekitar Rp93 ribu) pada musim ramai,
3 euro (sekitar Rp56 ribu) pada musim menengah,
1 euro (sekitar Rp18 ribu) di luar musim.
Besaran biaya ini akan tergantung pada periode kunjungan serta lokasi pelabuhan yang disinggahi. Meski biaya tersebut relatif kecil bagi setiap individu, namun jika dikalikan dengan jumlah penumpang dalam satu kapal, dampaknya cukup signifikan terhadap total biaya operasional maupun harga paket wisata pelayaran.
Tujuan Utama: Infrastruktur dan Keberlanjutan
Direktur Organisasi Pariwisata Nasional Yunani untuk Inggris dan Irlandia, Eleni Skarveli, menjelaskan bahwa pajak ini bukan semata-mata bentuk pengenaan biaya, tetapi sebagai bagian dari upaya luas pemerintah Yunani dalam mengelola pariwisata secara lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.
“Ini adalah bagian dari upaya yang lebih luas untuk menyelaraskan jumlah pengunjung dengan kapasitas destinasi seperti Santorini dan Mykonos, sambil mempertahankan pengalaman berkualitas tinggi bagi wisatawan,” ujarnya seperti dikutip dari Birmingham Mail.
Menurut Eleni, Santorini dan Mykonos telah lama menjadi magnet wisata yang mengalami tekanan besar akibat arus turis yang padat, terutama dari kapal pesiar. Dengan adanya pajak ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas kunjungan dan mengalirkan manfaat ekonomi langsung kepada penduduk setempat.
“Kami berharap pungutan ini tidak menjadi penghalang bagi wisatawan kapal pesiar Inggris, tetapi justru sebagai kontribusi kecil untuk melestarikan keindahan dan aksesibilitas pulau-pulau ikonik ini,” imbuhnya.
Penggunaan Pajak untuk Pembangunan dan Konservasi
Dana yang terkumpul dari pajak ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah inisiatif lokal seperti pembangunan dan perawatan infrastruktur pelabuhan, pengelolaan limbah, serta konservasi lingkungan alam dan situs-situs bersejarah di sekitar pulau.
Selain itu, pemerintah Yunani juga menargetkan agar kebijakan ini dapat meminimalkan dampak negatif pariwisata massal, yang selama ini dikeluhkan oleh warga lokal dan pemerhati lingkungan, terutama dalam hal kemacetan, pencemaran, dan degradasi kawasan budaya.
Meski implementasi pajak sudah dijadwalkan, pemerintah Yunani belum merinci secara pasti bagaimana metode pungutan akan dilakukan. Sejauh ini, terdapat dua opsi yang tengah dikaji, yakni apakah pajak akan dibebankan langsung kepada penumpang atau dimasukkan ke dalam harga paket oleh perusahaan pelayaran.
Tren Global Pengaturan Pariwisata Massal
Langkah Yunani ini mengikuti tren global di mana banyak negara atau kota wisata mulai mengatur ulang strategi pengelolaan turisme. Venice, Italia misalnya, telah lebih dulu menerapkan pajak masuk bagi wisatawan harian demi mengatasi overtourism. Hal serupa dilakukan oleh kota-kota besar seperti Amsterdam dan Barcelona, yang mulai membatasi jumlah kunjungan harian dan menaikkan tarif pajak akomodasi.
Dalam konteks kapal pesiar, wisatawan yang datang dalam jumlah besar dalam waktu singkat kerap dianggap membawa dampak lebih besar ketimbang wisatawan reguler, karena ketergantungan terhadap fasilitas lokal tinggi namun kontribusi ekonominya relatif rendah jika tidak dikelola dengan sistematis.
Oleh karena itu, Yunani kini mencoba memastikan bahwa pariwisata tetap menjadi sektor unggulan tanpa mengorbankan keseimbangan lingkungan, sosial, dan budaya. Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan wisata jangka panjang dan memberikan pengalaman wisata berkualitas tanpa menurunkan daya tarik utama destinasi.
Respons Industri dan Wisatawan
Sementara sejumlah pihak di industri pelayaran menyatakan masih menunggu kepastian teknis pelaksanaan pajak, beberapa agen wisata menyambut kebijakan ini secara positif. Mereka melihat bahwa peningkatan kualitas destinasi akan memberikan dampak jangka panjang terhadap kepuasan wisatawan, dibanding hanya fokus pada biaya perjalanan.
Wisatawan pun dinilai semakin sadar akan pentingnya pariwisata berkelanjutan, dan bersedia memberikan kontribusi untuk melindungi destinasi yang mereka kunjungi. Dengan transparansi dan penggunaan pajak yang tepat sasaran, banyak yang meyakini bahwa langkah Yunani ini bisa menjadi contoh positif bagi negara-negara wisata lainnya.
Kebijakan pajak baru bagi penumpang kapal pesiar yang mulai berlaku 1 Juli 2025 di Yunani menandai komitmen negara tersebut terhadap pariwisata berkelanjutan. Meski nominalnya kecil, kebijakan ini memiliki potensi besar dalam mendukung infrastruktur, melestarikan lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Pemerintah Yunani kini mengharapkan kerjasama semua pihak, termasuk industri pelayaran dan wisatawan, untuk menjadikan kebijakan ini sukses dan berdampak nyata dalam jangka panjang.
Rekomendasi
.jpg)
