Kementerian PKP Kolaborasi dengan UI Kaji Program Perumahan Nasional
JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjalin kerja sama dengan Universitas Indonesia (UI) untuk melakukan kajian komprehensif terkait berbagai program perumahan nasional. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola sektor perumahan di Indonesia, dengan melibatkan pendekatan berbasis data dan bukti ilmiah.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, mengungkapkan bahwa pihaknya ingin melibatkan akademisi dalam perumusan kebijakan perumahan untuk menghasilkan layanan yang lebih baik bagi masyarakat. “Kami ingin ada kajian dari Universitas Indonesia terhadap program perumahan di Indonesia. Ini komitmen kami untuk melibatkan akademisi demi menghadirkan perumahan yang lebih baik bagi rakyat,” ujar Ara pada acara yang digelar di Jakarta.
Fokus Evaluasi Program Perumahan
Baca Juga
Program-program perumahan yang menjadi fokus evaluasi dalam kolaborasi ini antara lain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kedua program ini, meskipun penting dalam penyediaan rumah bagi masyarakat, dinilai masih minim kajian akademik yang mendalam. Ara berharap, melalui kerja sama dengan UI, evaluasi terhadap program-program ini dapat memberikan masukan yang strategis, terutama untuk mencapai target FLPP sebesar 350.000 unit per tahun, yang merupakan kuota tertinggi dalam sejarah pelaksanaan program tersebut.
“Target FLPP yang sangat ambisius ini memerlukan kajian yang menyeluruh, baik dari sisi kebijakan, pelaksanaan, hingga dampaknya terhadap ekonomi. Kami berharap UI dapat membantu kami merumuskan rekomendasi yang berbasis bukti dan data yang kuat,” tambah Ara.
Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi potensi dampak ekonomi dari program perumahan, seperti penyerapan tenaga kerja, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, serta multiplier effect baik di tingkat lokal maupun nasional. Ara juga menekankan pentingnya mengevaluasi potensi adanya pungutan liar di lapangan, yang selama ini menjadi salah satu keluhan masyarakat terkait pelaksanaan program perumahan.
“Kami ingin agar kajian ini juga mencakup potensi pungutan liar yang terjadi di lapangan. Kami tak ingin masyarakat merasa dirugikan atau terhambat dalam mengakses perumahan yang terjangkau,” kata Ara.
Kolaborasi Lintas Institusi untuk Solusi yang Berkelanjutan
Dalam rangka menjalankan tugas ini, UI akan menyusun proposal riset yang melibatkan berbagai fakultas, mulai dari Fakultas Teknik, Ekonomi, hingga Ilmu Sosial dan Politik. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan kajian yang lebih holistik, mengingat sektor perumahan mencakup berbagai aspek teknis, ekonomi, sosial, dan politik.
Rektor UI, Heri Hermansyah, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung penuh program Kementerian PKP dengan penelitian yang bersifat multidisiplin. “Kami siap mendukung Kementerian PKP dalam melakukan riset sektor perumahan. Kami akan segera menyiapkan proposalnya dan melibatkan tim dari berbagai fakultas di UI,” ungkap Heri.
Heri juga menambahkan bahwa penelitian ini akan melibatkan berbagai pihak terkait, baik akademisi, praktisi, maupun masyarakat, untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti yang dapat diimplementasikan dalam program-program perumahan di Indonesia.
Menguatkan Program 3 Juta Rumah
Kerja sama ini juga sejalan dengan target besar yang dicanangkan oleh Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, dalam Program 3 Juta Rumah. Program ini bertujuan untuk menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah, yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan saat ini.
Maruarar Sirait juga menegaskan komitmen Kementerian PKP untuk mewujudkan target tersebut dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor perumahan. “Dengan kerja sama ini, kami berharap dapat memberikan perumahan yang lebih berkualitas, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kami juga ingin memperkuat sektor perumahan sebagai pendorong ekonomi nasional,” ujar Ara.
Peran Sektor Perumahan dalam Perekonomian Nasional
Sektor perumahan di Indonesia memiliki peran penting tidak hanya dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat, tetapi juga dalam memperkuat ekonomi nasional. Selain menciptakan lapangan pekerjaan, sektor ini juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai industri terkait, seperti konstruksi, perbankan, dan industri bahan bangunan.
Dengan kolaborasi antara Kementerian PKP, UI, serta berbagai pihak terkait lainnya, diharapkan sektor perumahan Indonesia dapat lebih berkembang dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis bukti. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Menanggapi Tantangan Perumahan di Indonesia
Kendati demikian, tantangan dalam sektor perumahan Indonesia masih cukup besar. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan lahan yang layak untuk pembangunan perumahan di kota-kota besar, yang semakin padat penduduk. Selain itu, akses terhadap pembiayaan yang terjangkau masih menjadi hambatan bagi banyak masyarakat, terutama yang berada di lapisan ekonomi menengah ke bawah.
Menteri Maruarar Sirait menambahkan bahwa untuk mengatasi tantangan tersebut, Kementerian PKP juga akan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan sektor swasta dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat. “Kami akan terus berupaya mencari solusi yang inovatif, seperti melalui program pembiayaan perumahan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kondisi pasar,” ujar Ara.
Dengan adanya kajian akademik yang mendalam dari UI, diharapkan program-program perumahan ini dapat lebih terstruktur, efektif, dan tepat sasaran, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan memperkuat sektor perumahan sebagai pilar penting dalam perekonomian Indonesia.
Rekomendasi
.jpg)
