Pemprov Bali Rencanakan Perubahan Skema Transportasi untuk Atasi Kemacetan, Trans Metro Dewata dan Bus Sarbagita Jadi Fokus Utama

Pemprov Bali Rencanakan Perubahan Skema Transportasi untuk Atasi Kemacetan, Trans Metro Dewata dan Bus Sarbagita Jadi Fokus Utama

JAKARTA - Kemacetan lalu lintas di Bali terus menjadi masalah serius yang perlu segera ditangani. Tidak hanya soal sampah dan perilaku wisatawan nakal, namun kemacetan telah menjadi salah satu isu utama yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster untuk periode 2025-2030. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemprov Bali merancang berbagai perubahan signifikan dalam skema transportasi yang diharapkan dapat mengurai kemacetan di beberapa titik strategis di Pulau Dewata.

Dalam Rapat Koordinasi Pemerintahan Daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten se-Bali yang digelar pada Rabu, 12 Maret 2025, di Balai Budaya Giri Nata Mandala Puspem Kabupaten Badung, Gubernur Bali Wayan Koster mengungkapkan beberapa langkah penting yang akan diambil untuk menangani masalah kemacetan. Di antaranya adalah melarang penggunaan bahu jalan, pedestrian, dan trotoar untuk tempat parkir kendaraan, serta pengaturan waktu penggunaan jalan bagi kendaraan tertentu, seperti mobil logistik, kendaraan siswa dan mahasiswa, serta kendaraan proyek galian C.

Upaya Pemprov Bali untuk Mengurai Kemacetan

Baca Juga

Literasi Bencana Kunci Jepang Minimkan Korban Tsunami

Pemprov Bali berkomitmen untuk meningkatkan sistem transportasi umum di Bali guna mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama kemacetan. Salah satu langkah besar yang direncanakan adalah dengan mengoperasikan kembali transportasi angkutan umum Trans Metro Dewata (TMD), yang selama ini sudah berhenti beroperasi. Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali juga akan mengoptimalkan bus Sarbagita yang sudah ada.

Gubernur Wayan Koster menjelaskan bahwa pengoperasian kembali TMD dan optimalisasi bus Sarbagita merupakan bagian dari upaya untuk memberikan alternatif transportasi umum yang nyaman, terjangkau, dan ramah lingkungan bagi masyarakat Bali. "Kami telah berkumpul dengan bupati Badung, Gianyar, Tabanan, serta Walikota Denpasar untuk membahas pembiayaan operasional Trans Metro Dewata. Sudah dicapai kesepakatan, jadi kita gotong royong dalam sharing biaya," kata Koster.

Pembiayaan dan Kolaborasi Antar Daerah

Koster menjelaskan bahwa untuk pembiayaan operasional Trans Metro Dewata (TMD), Pemerintah Provinsi Bali akan bertanggung jawab sebesar 30 persen dari total biaya operasional, sementara Kota Denpasar dan Kabupaten lainnya akan bertanggung jawab sebesar 70 persen, yang dananya bersumber dari APBD masing-masing. Sebelumnya, operasional TMD sepenuhnya dibiayai oleh APBN, namun dengan adanya perubahan skema ini, kini pembiayaan dilakukan secara bersama oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Bali.

"Pembiayaan untuk operasional Trans Metro Dewata telah disepakati untuk dilakukan secara bersama-sama. Dengan pembiayaan yang lebih merata antara Pemprov Bali dan kabupaten/kota, diharapkan angkutan umum ini dapat berjalan lebih efektif dan efisien," tambah Koster.

Keputusan untuk membagi pembiayaan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kelangsungan pengoperasian angkutan umum yang bisa mengurangi kemacetan. Dengan adanya keterlibatan dari berbagai daerah, maka solusi kemacetan bisa dijalankan secara terintegrasi.

Langkah Pemberdayaan Transportasi Umum di Bali

Pengoperasian kembali Trans Metro Dewata dan optimalisasi bus Sarbagita bukan hanya soal mengatasi kemacetan, tetapi juga sebagai upaya untuk menanggulangi polusi udara yang disebabkan oleh tingginya jumlah kendaraan pribadi di Bali. Selain itu, kedua sistem transportasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan mobilitas wisatawan dan penduduk lokal, terutama di area-area padat lalu lintas.

Sebagai bagian dari rencana besar ini, Pemprov Bali juga berencana untuk memperkenalkan sistem waktu terbatas bagi kendaraan-kendaraan tertentu, terutama yang digunakan oleh sektor logistik dan pendidikan. Di antaranya adalah pengaturan waktu bagi kendaraan siswa dan mahasiswa untuk mencegah penumpukan kendaraan di jam-jam sibuk. Begitu pula dengan kendaraan logistik yang akan diberi waktu khusus untuk melintas di jalan-jalan utama, sehingga dapat mengurangi kemacetan yang sering terjadi pada jam-jam tertentu.

"Untuk mengatasi kemacetan di jam-jam sibuk, kami akan memberlakukan sistem pembatasan waktu bagi kendaraan-kendaraan tertentu. Ini adalah langkah penting untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas, terutama di pusat kota dan jalur wisata," ungkap Koster.

Mengoptimalkan Infrastruktur dan Transportasi Ramah Lingkungan

Pemprov Bali juga berkomitmen untuk mengembangkan infrastruktur transportasi yang lebih ramah lingkungan. Dengan semakin meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke Bali, kebutuhan akan transportasi yang efisien dan ramah lingkungan semakin mendesak. Salah satu solusinya adalah dengan memperkenalkan transportasi umum yang berbasis energi bersih, seperti bus listrik atau kendaraan berbahan bakar alternatif lainnya.

"Kami ingin mewujudkan transportasi yang tidak hanya mengurangi kemacetan, tetapi juga ramah lingkungan. Salah satu caranya adalah dengan memperkenalkan bus listrik yang bisa mengurangi emisi karbon. Ini juga sesuai dengan komitmen Bali sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan," kata Koster.

Kolaborasi Antar Pemerintah dan Masyarakat

Pemprov Bali juga mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam mewujudkan solusi kemacetan ini. Gubernur Koster menekankan pentingnya dukungan masyarakat dalam penggunaan transportasi umum serta kesadaran untuk tidak memanfaatkan bahu jalan, pedestrian, dan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan pribadi.

“Selain mengoptimalkan transportasi umum, kami juga akan menegakkan aturan mengenai penggunaan bahu jalan dan trotoar sebagai tempat parkir. Ini adalah langkah penting agar ruang publik dapat digunakan sesuai fungsinya,” jelas Koster.

Selain itu, Pemprov Bali juga akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, serta sektor swasta untuk memastikan pengelolaan transportasi yang lebih baik di Bali.

Harapan ke Depan: Bali Bebas Kemacetan dan Ramah Lingkungan

Dengan berbagai langkah yang telah direncanakan, Pemprov Bali berharap dapat mengurangi tingkat kemacetan yang kerap terjadi, terutama di area-area strategis seperti Denpasar, Kuta, dan Ubud. Semua perubahan dalam skema transportasi ini tidak hanya diharapkan dapat mengurangi kemacetan, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup masyarakat Bali dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan hijau.

Wayan Koster mengakhiri pembicaraannya dengan harapan bahwa inisiatif ini dapat berjalan lancar dengan dukungan semua pihak, termasuk masyarakat, pemerintah daerah, dan sektor swasta, sehingga Bali dapat lebih siap menyambut masa depan yang bebas dari kemacetan dan polusi udara.

“Kami akan terus berupaya untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih baik dan ramah lingkungan di Bali. Dengan dukungan dari semua pihak, kami yakin Bali bisa menjadi model bagi daerah lain dalam mengatasi kemacetan dan masalah transportasi,” tutup Gubernur Bali.