Kementan Dorong Swasembada Gula Lewat Dukungan Petani
JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) mengambil langkah strategis untuk mewujudkan swasembada gula nasional. Berdasarkan Roadmap Swasembada Gula Nasional yang telah disusun, target pencapaian swasembada gula konsumsi ditetapkan pada 2028. Sementara itu, swasembada gula total, termasuk kebutuhan industri dan bioetanol, ditargetkan tercapai pada 2030.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, pemerintah berupaya mempercepat pencapaian target tersebut. Langkah percepatan ini memerlukan pembenahan menyeluruh dari hulu hingga hilir. Menurut Amran, pembenahan yang dimaksud meliputi perbaikan kualitas benih, proses tanam, hilirisasi produk, hingga sistem penjualan. “Logikanya sederhana, kalau petani untung, mereka akan terus menanam. Begitupun sebaliknya. Karena itu kami dorong sistem distribusi dan hilirisasi yang lebih adil,” ungkap Amran.
Meski berbagai strategi sudah diterapkan, masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi petani dan pelaku usaha gula. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan akses modal, distribusi dan akses pasar, ketersediaan lahan, penguasaan teknologi dan inovasi, serta ketergantungan pada musim. Tantangan-tantangan ini menjadi perhatian utama pemerintah agar target swasembada bisa tercapai tepat waktu.
Baca Juga
Untuk mengatasi kendala akses modal, pemerintah menyalurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian. Program ini dirancang untuk menyediakan pembiayaan bagi modal kerja maupun investasi bagi para petani tebu. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Andi Nur Alam Syah, menyebut dukungan pembiayaan ini sebagai kunci percepatan swasembada gula. “Program swasembada gula tidak hanya bicara soal lahan dan produksi, tetapi juga kepastian modal bagi petani. Dengan KUR khusus yang lebih fleksibel dan pro-petani, kami yakin semangat petani tebu akan semakin meningkat,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022, yang memberikan pedoman pelaksanaan KUR. Regulasi ini menghadirkan relaksasi kebijakan KUR reguler maupun KUR khusus untuk sektor pertanian, termasuk tebu rakyat.
KUR khusus tebu memberikan plafon pembiayaan hingga Rp 500 juta dengan bunga efektif 6 persen per tahun. Skema ini tidak mengenakan bunga gradual dan tidak membatasi akses berulang selama petani memiliki mitra usaha atau offtaker. Selain itu, KUR khusus dapat diakses tanpa agunan tambahan, karena offtaker bertindak sebagai avalis. Dukungan ini memungkinkan petani memiliki kepastian modal yang cukup untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat ketahanan usaha mereka.
Percepatan swasembada gula juga mencakup pembenahan hilirisasi. Pemerintah mendorong sistem distribusi yang lebih adil agar petani mendapatkan harga yang layak dan konsumen menikmati pasokan gula yang stabil. Menurut Amran, keberhasilan sistem hilirisasi yang baik akan meningkatkan minat petani untuk terus menanam tebu, sehingga target swasembada dapat tercapai lebih cepat.
Selain aspek pembiayaan dan hilirisasi, Kementan juga menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian. Koordinasi antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan kementerian terkait lainnya menjadi kunci keberhasilan program ini. Sinergi tersebut memastikan berbagai kebijakan saling mendukung, mulai dari pembiayaan, distribusi, teknologi, hingga penguatan pasar untuk industri gula nasional.
Seiring dengan dukungan pemerintah, inovasi teknologi dan praktik pertanian modern juga terus diperluas. Penggunaan varietas unggul, sistem tanam yang lebih efisien, hingga mekanisasi pertanian menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan produktivitas. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada kondisi alam dan meminimalkan risiko gagal panen akibat perubahan musim.
Pemerintah meyakini, kombinasi dari perbaikan hulu-hilir, dukungan pembiayaan melalui KUR, dan sinergi lintas kementerian akan mempercepat pencapaian target swasembada gula nasional. Strategi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani, stabilitas pasokan gula, serta memperkuat industri hilir yang bergantung pada komoditas tebu.
Keberhasilan program swasembada gula diharapkan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga meningkatkan kemandirian nasional dalam penyediaan kebutuhan pangan pokok. Dengan tercapainya swasembada gula konsumsi pada 2028 dan swasembada total pada 2030, Indonesia diharapkan mampu mengurangi ketergantungan impor serta memperkuat stabilitas harga di pasar domestik.
Pemerintah terus membuka ruang bagi masukan dan evaluasi dari berbagai pihak, termasuk asosiasi petani, pelaku industri, hingga lembaga keuangan. Evaluasi berkala terhadap implementasi KUR dan kebijakan terkait diharapkan dapat menyesuaikan program dengan kebutuhan riil di lapangan. Dengan cara ini, petani tebu mendapatkan dukungan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Kementan juga menekankan pentingnya pemberdayaan petani melalui pelatihan dan pendampingan teknis. Upaya ini akan meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola usaha mereka secara lebih efisien, meningkatkan kualitas produksi, serta memastikan keberlanjutan program swasembada gula.
Dengan seluruh upaya tersebut, Kementan optimistis target swasembada gula dapat dicapai lebih cepat dari rencana awal. Dukungan modal, perbaikan hulu-hilir, inovasi teknologi, serta sinergi lintas kementerian menjadi fondasi utama untuk mewujudkan kemandirian nasional di sektor gula.
Rekomendasi
