Tanda Tangan Elektronik Solusi Efektif Tekan Penyalahgunaan Identitas di Perbankan

Tanda Tangan Elektronik Solusi Efektif Tekan Penyalahgunaan Identitas di Perbankan

JAKARTA -  Digitalisasi di sektor perbankan tengah bertransformasi secara masif, khususnya di lingkup Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan, namun juga untuk mengatasi tantangan besar yang dihadapi, yaitu penyalahgunaan identitas. Kasus pencurian data pribadi kian marak, menyebabkan banyak nasabah yang tertimpa permasalahan akibat identitas mereka digunakan secara ilegal.

“Banyak masyarakat melaporkan kejadian di mana mereka tidak merasa mendaftar untuk layanan keuangan digital, tetapi tiba-tiba menerima tagihan dari transaksi yang tidak mereka kenal,” jelas Nicholas Adrianus, Business Development Associate dari Privy. Kondisi ini memicu keresahan yang mendalam di kalangan pengguna layanan perbankan digital.

Teknologi Tanda Tangan Elektronik: Solusi yang Diakui Hukum

Sekarang, untuk mengatasi risiko tersebut, Privy telah menghadirkan solusi melalui layanan tanda tangan elektronik berbasis sertifikat. Privy sendiri merupakan penyedia layanan tanda tangan elektronik dan identitas digital yang telah tersertifikasi secara legal. Dengan inovasi ini, nasabah dapat merasakan keamanan lebih dalam transaksi dan verifikasi identitas tanpa tatap muka langsung.

“Dengan legalitas yang telah diakui secara hukum, tanda tangan elektronik kini memiliki kekuatan yang sama dengan tanda tangan basah,” tambah Adrianus. Teknologi ini menjanjikan pengurangan risiko pemalsuan identitas dan penipuan berbasis deep fake yang kian mengkhawatirkan. Pembukaan rekening dan pengajuan kredit dapat dilakukan secara digital dengan ini, yang tentunya mempercepat proses serta menjaga keamanan identitas nasabah dari ancaman pencurian data.

Langkah Konkret dalam Mitigasi Risiko

Privy sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang berada di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), menerapkan sistem verifikasi yang sangat ketat. Proses ini meliputi pengecekan data kependudukan dan biometrik sebelum pengguna diberikan akses untuk layanan tanda tangan elektronik.

“Keamanan data adalah prioritas utama dalam setiap langkah digitalisasi BPR,” kata Tedy Alamsyah, Ketua Umum DPP Perbarindo. Pihaknya menginisiasi penerapan ISO 27001 di industri BPR untuk mematuhi regulasi terkait keamanan informasi dan melindungi data pribadi nasabah.

Peran Aktif Pemerintah dalam Digitalisasi

Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDKN) Ditjen Dukcapil Kemendagri, Muhammad Farid, tidak ketinggalan menyuarakan pentingnya teknologi dalam perbankan. “Kita harus cerdas dalam memanfaatkan teknologi informasi seiring kemajuan zaman, utamanya di sektor BPR dan BPRS untuk mendukung UMKM. Penggunaan tanda tangan elektronik dengan sertifikat yang diakui hukum dapat meningkatkan rasa aman bagi konsumen,” ucap Farid.

Pendekatan ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah, yang berusaha mendorong adopsi teknologi ini secara menyeluruh untuk menjamin keamanan digital yang menyeluruh dan efektif.

Tantangan dan Kesempatan di Tengah Digitalisasi

Walaupun begitu, upaya digitalisasi datang dengan sejumlah tantangan. Kemampuan untuk terus mengikuti perkembangan teknologi dan menjamin pengamanan data adalah isu yang perlu terus diperhatikan oleh semua pemain di industri ini. Menghadapi tantangan ini dengan optimalisasi teknologi yang tepat menjadi kunci bagi keberlanjutan dan pengembangan sistem keuangan digital yang dipercaya.

Transformasi ke arah digital ini juga membuka peluang lebih besar bagi bank untuk memperluas segmen pasar. Proses yang lebih cepat dan aman membuat layanan BPR dan BPRS lebih menarik bagi masyarakat yang sebelumnya mungkin merasa enggan berkontribusi dalam sistem keuangan formal akibat kekhawatiran akan keamanan data.

Dengan makin berkembangnya inovasi dalam teknologi keamanan seperti tanda tangan elektronik, risiko penyalahgunaan identitas di sektor perbankan dapat diminimalisir. Dukungan dari semua pihak, baik penyelenggara sertifikasi, asosiasi perbankan, dan pemerintah, menjadi pilar penting untuk mewujudkan sistem perbankan yang lebih aman dan efisien.

Langkah digitalisasi yang diambil BPR dan BPRS diharapkan dapat menjadi contoh bagi institusi lain untuk mengadopsi teknologi serupa. Ketika keamanan dan efisiensi dapat ditingkatkan secara bersamaan, bukan tidak mungkin bahwa kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan digital akan meningkat pesat. Hasilnya adalah adaptasi inovatif yang tidak hanya meningkatkan layanan, tetapi juga mengukuhkan komitmen dalam melindungi identitas dan data pribadi setiap pengguna.