Tembakau: Pilar Ekonomi dan Mata Pencaharian Petani di Musim Kemarau

Tembakau: Pilar Ekonomi dan Mata Pencaharian Petani di Musim Kemarau

JAKARTA - Di tengah hiruk-pikuk industri dan kebijakan yang terus berubah, tembakau tetap kokoh berdiri sebagai komoditas unggulan yang mendukung kehidupan jutaan petani Indonesia. Bertepatan dengan musim kemarau yang bersahabat bagi pertumbuhan tanaman ini, lebih dari 2,5 juta petani menggantungkan hidup mereka pada daun emas hijau ini. Mereka menyebutnya pilihan yang tak tertandingi untuk bercocok tanam di musim kekurangan air.

Tembakau, yang dikenal tidak memerlukan banyak air, menjadi primadona di antara pilihan tanaman lain selama musim kering ini. Proses tanam yang sempurna diikuti dengan pengeringan daun yang membutuhkan sinar matahari terbilang efektif dalam menjaga kualitas tembakau. “Tembakau bukan hanya menyerap tenaga kerja, namun juga menggerakkan perekonomian daerah hingga nasional,” ungkap Kusnadi Mudi, Sekretaris Jenderal DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.

Menurut data terbaru, Indonesia adalah salah satu dari 10 negara penghasil tembakau terbesar di dunia, menyuplai sekitar 145.000 ton atau 2,3% dari total kebutuhan global. Daun tembakau yang diproses menjadi bahan utama produksi rokok ini, secara signifikan turut menyokong ekonomi nasional. Di tahun 2024, pemasukan negara dari cukai hasil tembakau mencapai Rp 216,9 triliun, angka yang tak hanya besar tetapi juga krusial untuk perekonomian negara.

Tidak hanya berperan di sisi pendapatan negara, industri tembakau menyalurkan kontribusi yang masif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), mencapai 4,22% menurut data Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Ini menunjukkan betapa pentingnya industri ini dalam dinamika ekonomi Indonesia.

Namun, Kusnadi Mudi mengingatkan adanya tekanan internasional yang dapat berdampak negatif terhadap industri ini. "Karena itu, kami berharap pengambil kebijakan harus benar-benar berhati-hati dalam menyusun sebuah aturan. Jangan sampai peraturan yang dilahirkan justru membunuh sumber penghidupan petani yang berujung pada pelemahan ekonomi dan pertambahan angka pengangguran," lanjutnya.

Sejumlah kelompok anti-tembakau mendorong Indonesia untuk meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), yang menurut Kusnadi, tidak sesuai dengan kondisi ekosistem pertembakauan nasional. Industri ini tidak hanya menyangkut para petani, tetapi juga jutaan pekerja dari hulu ke hilir yang mencakup manufaktur, distribusi, ritel, hingga ekspor. Kusnadi berharap Presiden Prabowo Subianto menyadari pentingnya tidak hanya menyerah pada tekanan internasional, tetapi juga menjaga agar aturan domestik tidak membatasi industri ini secara berlebihan.

Kusnadi juga menegaskan pentingnya menolak rencana penyeragaman kemasan rokok yang diusulkan dalam rancangan peraturan kesehatan. Langkah ini, menurutnya, akan merugikan industri lokal yang bertumpu pada identitas dan branding produk mereka. Dalam sebuah acara di Bogor baru-baru ini, Presiden Prabowo menegaskan perlunya menghormati dan menjaga kesejahteraan petani, yang sejalan dengan visi kemandirian bangsa yang ingin dicapai pemerintahnya.

"Patut diingat, tembakau sebagai komoditas memiliki sejarah panjang serta dapat menggerakkan perekonomian," tambah Kusnadi, menggarisbawahi relevansi Tembakau terhadap Asta Cita Presiden Prabowo yang membidik kemandirian pangan, peningkatan lapangan kerja berkualitas, dan pemerataan ekonomi.

Industri tembakau memang tidak sekedar menyuplai pendapatan negara tetapi juga menjaga kelangsungan hidup jutaan warga lokal yang terlibat dalam rantai pasok tanaman hingga pengolahan dan distribusi produk akhir. Manfaat ekonomi yang signifikan ini menunjukkan bahwa langkah kehati-hatian diperlukan dari pengambil kebijakan dalam menyusun peraturan yang bisa berdampak langsung kepada seluruh rantai industri ini. Dilema kebijakan tembakau tidak hanya terkait dengan kesehatan masyarakat tetapi juga menyangkut dimensi sosial-ekonomi.

Dengan latar belakang ini, industri tembakau kini menjadi perdebatan kebijakan yang harus menemukan keseimbangan antara kesehatan publik dan kelangsungan ekonomi jutaan orang yang bergantung pada sektor ini. Keberlanjutan industri ini juga menuntut kebijakan yang strategis dan berpihak kepada semua pihak yang bersangkutan, dalam rangka menghindari dampak negatif yang mungkin muncul dari pembatasan yang tidak berpijak pada realitas. Sebagai pelaku utama dalam ekosistem ini, Kusnadi Mudi dan jutaan petani tembakau Indonesia tentunya berharap suara mereka bisa melewati riuh rendahnya kebijakan internasional.