Prabowo Subianto Desak Pembangunan Rumah Dinas untuk Hakim: Ini Tidak Boleh Terjadi
JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyoroti krisis fasilitas tempat tinggal bagi para hakim dalam agenda Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung (MA) yang berlangsung di Gedung MA, Jakarta Pusat. Situasi ini memicu respon langsung dari Presiden untuk mencari solusi dengan cepat, bahkan dirinya berinisiatif mencari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, untuk membahas permasalahan yang dihadapi.
Di hadapan para peserta sidang, Prabowo mengungkapkan keprihatinannya setelah mendengar bahwa sejumlah hakim masih harus tinggal di kontrakan atau kos-kosan karena tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas yang seharusnya. "Saya juga dapat laporan, banyak hakim kita tidak punya rumah dinas, banyak hakim kita masih kos. Ini tidak boleh terjadi," ungkap Prabowo dengan tegas.
Penjelasan ini bukan hanya menekankan perhatian serius Presiden terhadap kesejahteraan para penegak hukum, tetapi juga memperlihatkan kesigapannya dalam mencari solusi praktis. Ketika mendapati bahwa Menteri Keuangan tidak hadir dalam acara tersebut, Prabowo langsung bertanya, "Menteri keuangan enggak ada di sini?"
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyatakan pemahaman barunya mengenai beratnya beban yang harus dipikul oleh hakim. "Saya mengakui, baru sekarang saya sungguh-sungguh sadar dan mengerti betapa berat beban bapak-bapak ibu-ibu para hakim," kata Prabowo. Ucapannya ini mencerminkan kesadaran akan kompleksitas tanggung jawab hukum yang harus dihadapi para hakim, yang tidak hanya bertugas memeriksa kasus, tetapi juga harus memutuskan banyak perkara berdasarkan integritas dan keadilan.
Presiden juga mengakui bahwa pandangannya terhadap penegakan hukum selama ini mungkin terlalu sederhana. "Maaf, seumur hidup saya memang berada di sektor eksekusi, sektor pelaksanaan. Saya pelaku, kadang-kadang kami menganggap bahwa hukum itu adalah sesuatu yang mudah untuk ditegakkan, mudah untuk dijalankan. Terima kasih atas undangan ini, saya merasa saya yang paling banyak belajar hari ini," tambahnya.
Acara laporan tahunan Mahkamah Agung tahun ini mengangkat tema "Dengan Integritas, Peradilan Berkualitas", yang diselenggarakan dengan tujuan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung, Sunarto, acara ini mempresentasikan beragam capaian, prestasi, jumlah perkara yang telah diputus, hingga sisa perkara yang ada.
Selain laporan formal, Mahkamah Agung juga mengadakan "Pameran Kampung Hukum" — sebuah inisiatif sosialisasi hukum yang dimulai sejak 2008. Pameran ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terkait Mahkamah Agung, tugas dan fungsi lembaga, serta berbagai kebijakan yang diberlakukan.
Kegiatan di Gedung MA hari ini menunjukkan tekad Mahkamah Agung untuk mempertahankan integritas sistem peradilan sekaligus menampilkan transparansi dalam segala hal yang berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia. Dengan kehadiran Presiden Prabowo dalam acara ini, diharapkan perhatian terhadap kesejahteraan aparat penegak hukum, khususnya hakim, bisa lebih diperhatikan.
Kondisi ini mencerminkan kebutuhan akan perbaikan fasilitas dasar bagi para penegak hukum, yang seharusnya tidak hanya memastikan keadilan bagi masyarakat, tetapi juga mendapatkan hak-hak dasar mereka terpenuhi. Prabowo sendiri berkomitmen untuk menawarkan solusi dengan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan pihak terkait lainnya agar masalah ini bisa cepat tertangani.
Pada akhir acara, Prabowo menyebutkan bahwa ia telah mendapatkan banyak masukan dan akan melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh aparat hukum di Indonesia. "Saya akan pastikan masalah ini sampai ke tangan Menteri Keuangan secepat mungkin. Kita akan usahakan yang terbaik untuk para hakim kita," pungkasnya.
Dengan perhatian serius dari Presiden dan dukungan penuh dari Mahkamah Agung, diharapkan Indonesia bisa mencapai peradilan yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga adil bagi semua pihak yang terlibat. Hakim bukan hanya penegak hukum, tetapi juga pilar kuat dalam menciptakan keadilan yang merata di seluruh negeri.
Rekomendasi
