Kejaksaan: Media Digital Permudah Pengawalan Hukum dan Tingkatkan Partisipasi Publik
- Jumat, 20 Juni 2025

JAKARTA — Era digital membuka peluang baru dalam proses pengawalan hukum. Kejaksaan menegaskan bahwa media digital, khususnya media sosial, memudahkan masyarakat untuk memantau dan berpartisipasi aktif dalam pengawasan penegakan hukum. Pernyataan ini disampaikan oleh Asisten Jaksa Pembinaan Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, Rahmat Budiman, saat acara Sound of Justice di pelataran parkir Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa malam.
Rahmat Budiman menyatakan, “Dengan adanya media sosial, masyarakat bisa turut memantau persoalan hukum dengan mempostingnya. Ini bentuk partisipasi publik dalam menjaga hukum tetap pada relnya.” Ia menegaskan pentingnya keterlibatan publik dalam memastikan proses hukum berjalan secara transparan dan akuntabel.
Media Sosial sebagai Wadah Pengawalan Hukum
Baca Juga
Dalam era informasi digital, masyarakat tidak lagi menjadi penonton pasif dalam sistem peradilan. Media sosial kini berperan sebagai alat efektif untuk mengawal proses hukum dan mengawasi jalannya penegakan keadilan. Menurut Budiman, pengawalan hukum bukan semata-mata tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan kewajiban bersama seluruh lapisan masyarakat.
“Pengawalan hukum menjadi tanggung jawab semua lapisan masyarakat,” tegasnya di depan ratusan peserta acara yang terdiri dari mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum.
Dengan cara ini, masyarakat bisa memberikan tekanan positif untuk mempercepat proses hukum dan memastikan bahwa kasus-kasus yang penting mendapat perhatian sesuai prosedur yang berlaku. Selain itu, keterbukaan informasi melalui media digital dapat mengurangi praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang selama ini menjadi tantangan dalam sistem hukum.
Sound of Justice: Edukasi Hukum dengan Sentuhan Hiburan
Acara Sound of Justice yang digelar di UGM merupakan salah satu inisiatif untuk menggabungkan edukasi hukum dengan hiburan, agar pesan-pesan penegakan hukum bisa lebih mudah diterima oleh generasi muda. Event ini diinisiasi oleh platform edukasi hukum Jaksapedia dan diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan menarik.
Selain penjelasan terkait pengawalan hukum, acara ini juga menghadirkan pertunjukan musik dari musisi lokal seperti Wawes dan Porak Poranda yang memeriahkan suasana. Pendekatan yang menggabungkan musik dan edukasi ini bertujuan menarik minat anak muda untuk lebih peduli dan memahami proses hukum.
Museum Koruptor dan Diorama Restorative Justice
Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran hukum, acara Sound of Justice menghadirkan Museum Koruptor Indonesia yang menampilkan tujuh tokoh koruptor besar di Indonesia. Museum ini menjadi media edukasi visual yang menunjukkan dampak buruk korupsi terhadap pembangunan dan masyarakat.
Selain itu, pengunjung juga dapat melihat diorama perjalanan restorative justice. Restorative justice merupakan metode penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan yang menekankan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk korban dan pelaku. Pendekatan ini dianggap sebagai inovasi penting dalam sistem hukum yang berorientasi pada penyembuhan dan rekonsiliasi sosial.
Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Penegakan Hukum
Rahmat Budiman menekankan bahwa keterbukaan informasi dan partisipasi publik adalah kunci utama untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Media digital, terutama media sosial, menjadi alat vital untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas yang selama ini masih menjadi tantangan dalam sistem hukum nasional.
“Keterlibatan masyarakat dalam mengawal hukum tidak hanya memberikan pengawasan, tetapi juga memperkuat legitimasi proses hukum,” tambah Budiman.
Pemerintah dan lembaga hukum perlu terus mendorong inovasi dalam penyampaian informasi hukum kepada masyarakat. Dengan cara tersebut, masyarakat tidak hanya mendapat informasi, tetapi juga dapat berkontribusi secara aktif dalam menjaga keadilan.
Harapan Kejaksaan untuk Generasi Muda
Melalui Sound of Justice, Kejaksaan berharap generasi muda lebih paham dan peduli terhadap hukum, serta dapat memanfaatkan media digital secara positif untuk ikut serta dalam pengawalan hukum. Menurut Budiman, edukasi hukum yang dikemas dengan cara menarik dan relevan sangat penting agar pesan-pesan hukum dapat tersampaikan secara efektif.
“Kami ingin generasi muda tidak hanya menjadi pengguna media sosial, tetapi juga menjadi bagian dari solusi dalam menjaga tegaknya hukum di Indonesia,” pungkasnya.
Peran media digital kini semakin sentral dalam proses pengawalan hukum di Indonesia. Dengan kemudahan akses informasi dan partisipasi publik melalui media sosial, masyarakat dapat secara langsung mengawasi dan mendukung penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Acara seperti Sound of Justice menjadi contoh upaya inovatif yang menggabungkan edukasi hukum dan hiburan untuk menjangkau kalangan muda.
Melalui sinergi antara aparat penegak hukum dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan sistem peradilan di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, adil, dan dipercaya oleh publik. Kejaksaan terus berkomitmen membuka ruang partisipasi dan memberikan edukasi agar hukum benar-benar menjadi pelindung dan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Sindi
teropongbisnis.id adalah media online yang menyajikan berita sektor bisnis dan umum secara lengkap, akurat, dan tepercaya.
Rekomendasi
Berita Lainnya
Acer Perkenalkan Swift Go 14 OLED dengan Layar Jernih dan Baterai Tahan Lama
- Rabu, 10 September 2025
Terpopuler
1.
8 Mobil Listrik Modern Hadir dengan Aplikasi Canggih
- 10 September 2025
2.
Makanan Tradisional Jepang Mendukung Umur Panjang Sehat
- 10 September 2025
3.
Daftar Harga BBM Pertamina Seluruh Indonesia Hari Ini
- 10 September 2025
4.
PLN Pastikan Tarif Listrik September 2025Tetap Stabil
- 10 September 2025
5.
Harga Minyak Naik, Prospek Ekonomi Tetap Menjanjikan
- 10 September 2025