Reformasi Pembiayaan Infrastruktur: Tantangan Perbankan Nasional dalam Mewujudkan Proyek Jangka Panjang

Reformasi Pembiayaan Infrastruktur: Tantangan Perbankan Nasional dalam Mewujudkan Proyek Jangka Panjang

JAKARTA – Dalam gelaran Indonesia International Infrastructure Conference (ICI) 2025, arah kebijakan pembangunan nasional memasuki titik krusial yang menjadi perhatian utama pemerintah dan sektor keuangan bagaimana memastikan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur tidak hanya cukup, tetapi juga berkelanjutan dan dapat mendukung kekuatan ekonomi jangka panjang. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk membangun infrastruktur senilai Rp10.302 triliun selama periode 2025 hingga 2029. Namun, di balik besarnya anggaran yang diperlukan, muncul tantangan besar, terutama dalam hal pembiayaan jangka panjang.

Dalam konteks ini, sektor perbankan nasional menghadapi paradoks yang signifikan. Di satu sisi, kebutuhan akan pembiayaan berskala besar dan jangka panjang sangat mendesak. Di sisi lain, struktur pembiayaan yang ada di perbankan lebih condong pada pinjaman jangka pendek dan menengah yang berorientasi pada return dan likuiditas, bukan pada pendanaan jangka panjang yang dibutuhkan untuk mendanai proyek infrastruktur besar.

Tantangan Pembiayaan Infrastruktur melalui KPBU dan Model Pembiayaan Lainnya

Baca Juga

Simulasi KUR BRI September 2025: Cicilan Rp40 Ribuan

Salah satu skema yang sering dibahas dalam konteks pembiayaan infrastruktur adalah Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Namun, menurut sejumlah pengamat dan praktisi sektor keuangan, skema ini sering kali kurang menarik bagi perbankan. Hal ini disebabkan oleh tingginya risiko yang terkait dengan proyek-proyek infrastruktur, yang sering kali tidak memiliki jaminan pengembalian yang memadai untuk menarik minat investor jangka panjang.

Menurut analisis yang dipaparkan oleh infobanknews.com, model-model pembiayaan alternatif seperti blended finance juga belum cukup menarik bagi sektor perbankan. Blended finance sendiri merupakan pendekatan yang menggabungkan pendanaan publik dan swasta untuk membiayai proyek infrastruktur. Meskipun menjanjikan, model ini masih menghadapi berbagai tantangan terkait dengan risiko dan kurangnya infrastruktur kelembagaan yang dapat menyalurkan dana secara efisien.

“Pemerintah, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, menyadari bahwa tanpa keterlibatan aktif sektor keuangan, visi pembangunan infrastruktur Indonesia tidak akan terwujud. Namun, keterlibatan sektor perbankan dan keuangan tidak bisa dipaksakan hanya melalui regulasi. Kami membutuhkan pembentukan sistem kelembagaan yang dapat menyalurkan dan menyerap pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik proyek jangka panjang,” ujar salah satu narasumber yang terlibat dalam diskusi tersebut.

Urgensinya Pembentukan Bank Infrastruktur Nasional

Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, banyak pihak yang menilai bahwa Bank Infrastruktur Nasional adalah solusi yang sangat dibutuhkan. Lembaga ini tidak dimaksudkan untuk bersaing dengan bank umum, tetapi lebih sebagai pelengkap sistem keuangan yang ada. Bank Infrastruktur Nasional diharapkan dapat menjadi pengatur energi pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Tugas utamanya adalah memperpanjang horizon pembiayaan, menurunkan biaya modal, serta merancang skema mitigasi risiko yang lebih efisien.

Sejauh ini, lembaga seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sudah memberikan contoh positif dalam mendukung pembiayaan infrastruktur. Namun, untuk mencapai skala yang lebih besar, diperlukan perluasan mandat dan penguatan struktur lembaga ini agar dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam menghubungkan sektor keuangan domestik dengan investasi global yang tengah mencari pasar-pasar infrastruktur yang berdaya saing.

“Pembangunan infrastruktur bukan hanya tanggung jawab APBN dan BUMN karya. Bank-bank nasional harus diberi ruang untuk berpartisipasi melalui skema yang sehat dan terstruktur, bukan hanya kewajiban portofolio atau penempatan dana pemerintah,” ungkap narasumber yang terlibat dalam sektor perbankan.

Mencontoh Keberhasilan Lembaga Pembiayaan Infrastruktur Global

Bank Infrastruktur Nasional Indonesia dapat mengambil pelajaran dari keberhasilan lembaga-lembaga pembiayaan infrastruktur global seperti China Development Bank, KfW Jerman, dan Korea Development Bank. Lembaga-lembaga ini tidak hanya menjadi bank pembangunan, tetapi juga aktor kunci dalam menghubungkan kebijakan fiskal dan perbankan dengan strategi industrialisasi dan pemerataan pembangunan wilayah.

Lembaga-lembaga ini juga berfungsi sebagai penghubung antara sektor publik dan swasta dalam pembiayaan proyek-proyek besar. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan terstruktur, bank pembangunan tersebut berhasil mendukung pembangunan infrastruktur dengan cara yang lebih efisien dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sangat penting bagi Indonesia untuk membangun lembaga yang mampu memainkan peran serupa dalam mendukung visi pembangunan jangka panjang.

Reformasi Pembiayaan Infrastruktur: Tidak Hanya soal Dana, Tapi Sistem yang Efisien

Dalam dunia fisika, ada hukum yang dikenal sebagai hukum kekekalan energi, yang menyatakan bahwa energi tidak hilang, melainkan hanya berubah bentuk. Dalam konteks pembangunan infrastruktur Indonesia, energi fiskal dan politik yang dimiliki pemerintah harus ditransformasikan menjadi sistem pembiayaan jangka panjang yang efisien.

“Energi itu kekal. Jika tampaknya hilang, cari ia dalam bentuk lain,” kata fisikawan Lillian McDermott, yang menyarankan bahwa mungkin yang dibutuhkan oleh sektor infrastruktur Indonesia bukan sekadar tambahan dana, melainkan bentuk baru lembaga yang lebih adaptif dan fleksibel. Bank Infrastruktur Nasional adalah bentuk lembaga baru yang dimaksud, dan masa depan pembangunan Indonesia akan sangat bergantung pada keberanian untuk mengubah struktur lama menjadi sistem baru yang mampu menyerap dan menggerakkan percepatan pembangunan.

Peluang Bank Infrastruktur Nasional di Masa Depan

Indonesia sedang menghadapi tantangan besar dalam mencapai target pembangunan infrastrukturnya, tetapi hal ini bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai jika pemerintah dan sektor keuangan bekerja sama dengan lebih efisien. Bank Infrastruktur Nasional dapat menjadi lembaga yang tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga mendesain struktur pembiayaan yang lebih efektif dan terintegrasi.

Dengan adanya lembaga ini, Indonesia akan lebih siap dalam menghadapi tantangan besar pembiayaan infrastruktur jangka panjang. Bank Infrastruktur Nasional dapat menjadi katalisator yang mendorong sektor keuangan untuk berperan lebih besar dalam mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Pembangunan infrastruktur yang masif dan terintegrasi bukan hanya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Oleh karena itu, peran sektor perbankan dan lembaga pembiayaan dalam mendukung pembangunan ini sangatlah penting.