Kenaikan Harga Batu Bara Dorong Polemik: Pembeli China Keberatan, ESDM Tegas Lanjutkan Kebijakan

Kenaikan Harga Batu Bara Dorong Polemik: Pembeli China Keberatan, ESDM Tegas Lanjutkan Kebijakan

JAKARTA - Kebijakan baru Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait penggunaan Harga Batu Bara Acuan (HBA) untuk seluruh eksportir mulai 1 Maret 2025, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 72.K/MB.01/MEM.B/2025, menuai beragam reaksi. Di antara yang cukup vokal adalah dari pembeli batu bara China yang menilai bahwa harga yang ditetapkan lebih tinggi dibandingkan harga pasar internasional.

Pengumuman ini datang setelah Kementerian ESDM memutuskan untuk mengatur harga penjualan komoditas mineral logam dan batu bara guna memberikan acuan harga yang lebih konsisten dan stabil. Namun, protes dari China menjadi tantangan pertama yang dihadapi pemerintah terkait kebijakan tersebut.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, menanggapi dengan optimisme dan menyatakan bahwa diskusi dengan para pelaku industri telah dilakukan. "Tadi kami melakukan ini bukan sosialisasi, namanya dengar pendapat. Dengar pendapat. Jadi kami mendengarkan mereka terus pendapatnya mereka dan lain sebagainya tadi jam 9 pagi. Itu semua sudah kita tampung dan semua sudah terjawab lah," ujarnya di Gedung Kementerian ESDM, dalam sebuah kesempatan, Senin (10/3/2025).

Kementerian ESDM berpegang pada keyakinan bahwa HBA baru ini akan membawa dampak positif bagi industri batu bara Indonesia dalam jangka panjang. Meski demikian, protes yang datang bukan hal baru di industri yang kerap dipengaruhi fluktuasi harga global. Kementerian memahami dinamika tersebut dan berjanji akan terus berdialog dengan para pemangku kepentingan.

Sementara itu, Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menegaskan bahwa pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan yang telah ditetapkan, dan akan selalu terbuka terhadap evaluasi di masa mendatang. "Untuk HBA (untuk ekspor) ini tetap dilaksanakan. Dalam pelaksanaanya itu nanti kita lakukan evaluasi," jelas Yuliot, ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Yuliot menyoroti bahwa resistensi terhadap kebijakan baru merupakan hal yang lumrah. "Kalau protes itu kan biasa. Iya kan kita biasa menghadapi protes. Tapi tetap ini kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah itu diimplementasikan," tambahnya menandaskan.

Sikap tegas pemerintah ini ditekankan untuk memberikan kepastian hukum dan stabilitas harga yang selama ini dikeluhkan para pelaku industri. Sebelum diterapkannya HBA, terdapat ketidakpastian harga yang kerap kali mengakibatkan gejolak pasar dan kesulitan pengaturan skala produksi.

Dari sudut pandang industri, penetapan HBA dipandang sebagai upaya positif pemerintah dalam memberikan acuan harga yang lebih transparan dan adil. Meski demikian, penentu harga, terutama negara pembeli seperti China, menyatakan keberatannya. Salah satu alasan keberatan yang muncul adalah terkait dengan perbedaan harga yang cukup signifikan dengan pasar internasional.

Di sisi lain, pengamat ekonomi berpendapat bahwa kebijakan ini dapat membawa dampak positif apabila pemerintah mampu mengontrol implementasinya. Kebijakan HBA dinilai dapat meningkatkan daya saing industri batu bara Indonesia di kancah internasional bila dikombinasikan dengan kebijakan pendukung lainnya, seperti peningkatan efisiensi produksi dan kejelasan regulasi terkait ekspor.

Lebih lanjut, hubungan ekonomi bilateral dengan negara-negara mitra seperti China juga harus tetap dijaga meskipun terdapat polemik seperti ini. Mengingat China adalah salah satu konsumen terbesar batu bara Indonesia, menjaga hubungan baik dengan negara tersebut tetap krusial sambil mengimplementasikan kebijakan domestik yang bertujuan menjaga kemandirian dan stabilitas pasar dalam negeri.

Kebijakan ini nampaknya akan terus menjadi sorotan dalam waktu dekat. Dengan pelaksanaan yang dimulai awal Maret lalu, tepatnya pada 1 Maret 2025, periode pelaksanaan ini akan menjadi masa kritis bagi pemerintah dalam menilai serta menyesuaikan strategi implementasi HBA agar sejalan dengan kepentingan nasional dan internasional.

Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi Kementerian ESDM dalam pelaksanaan HBA menunjukkan betapa pentingnya dialog konstruktif antara pemerintah dan pelaku industri serta stakeholder internasional. Tantangan ini juga memberikan pelajaran penting tentang bagaimana kebijakan harus dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan berkelanjutan serta menjaga agar industri tetap berkembang dalam lingkungan global yang dinamis dan kompetitif.