Protes terhadap Kebijakan Presiden Prabowo: Fokus pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Protes terhadap Kebijakan Presiden Prabowo: Fokus pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

JAKARTA - Berbagai daerah di Indonesia terus menunjukkan protes terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah program yang diluncurkan pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi sorotan tajam, terutama di wilayah Papua. Meski menuai kritik, program ini dipandang penting oleh para pemangku kepentingan di bidang sosial dan pengembangan sumber daya manusia.

Ace Hasan Syadzily, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), menegaskan bahwa program MBG tidak hanya terkait dengan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga menyentuh ranah sosial budaya dengan fokus yang kuat pada investasi sumber daya manusia (SDM). Hal ini didorong oleh keyakinan bahwa peningkatan kualitas SDM merupakan langkah krusial bagi masa depan bangsa.

"Saya kira karena ini program pemerintah pusat tentu pemerintah daerah harus menerima, dan mendukung terhadap program tersebut, karena itu merupakan program yang harus dijalankan," ujar Ace saat menghadiri acara di Magelang, Minggu, 23 Februari 2025.

Ace menyatakan bahwa program MBG telah melalui studi pelaksanaan di berbagai daerah di Indonesia dan mendapatkan sambutan positif. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan gizi masyarakat, khususnya untuk kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. "Dalam tujuannya tentu saya kira seperti Papua, itu sangat positif. Kenapa? Karena kita ingin mendorong kualitas SDM di Papua dengan gizi yang layak dan cukup, sehingga SDM terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui bisa mendapatkan akses gizi yang layak," terangnya.

Meskipun protes terhadap program ini tetap ada, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi untuk mengatasi hambatan yang ada. Dukungan dari pihak terkait, termasuk Lemhanas, dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program ini. Ace menegaskan bahwa kerjasama berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat.

Dalam konteks geopolitik global, Ace juga memberikan wawasan terkait situasi internasional yang dapat mempengaruhi kebijakan domestik. Menurutnya, konflik di beberapa belahan dunia turut memberikan dampak signifikan terhadap aspek ekonomi dan geoekonomi Indonesia.

"Berbagai kondisi geopolitik dunia di beberapa kawasan harus diwaspadai dan diantisipasi dengan bagaimana salah satunya adalah kita mendorong agar di daerah menciptakan iklim investasi yang sehat sehingga peluang dari kondisi geopolitik global ini dapat justru menjadi kekuatan bagi para kepala daerah dalam mengambil kebijakan," jelas Ace lebih lanjut.

Dalam program MBG, penting untuk menimbang perkembangan global, sehingga daerah dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Pemerintah diharapkan bisa bersikap adaptif dalam menghadapi kondisi ini, dengan meningkatkan daya dukung domestik melalui penguatan SDM berbasis gizi yang memadai.

Program MBG dicanangkan untuk memastikan bahwa masyarakat, terutama di daerah terbelakang dan rentan, mendapatkan akses gizi cukup yang akan mendukung potensi SDM secara optimum. Langkah ini, menurut Ace, sejalan dengan visi pemerintah untuk mengurangi kesenjangan antara daerah dan meningkatkan kesejahteraan secara merata.

Sementara itu, di Papua, penolakan terhadap program MBG beberapa kali mencuat. Masyarakat di Papua dikabarkan menyuarakan keprihatinan mereka akan pelaksanaan program yang mereka anggap kurang sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi setempat. Pemerintah diharapkan dapat menyesuaikan implementasi program dengan kebutuhan spesifik daerah agar pelaksanaannya lebih diterima.

Pelaksanaan program MBG memerlukan sosialisasi dan pemahaman yang menyeluruh kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang menunjukkan resistensi. Ace menandaskan bahwa pemerintah harus terbuka terhadap masukan dari masyarakat untuk memastikan program ini benar-benar memberikan manfaat yang diharapkan.

Secara keseluruhan, protes terhadap kebijakan pemerintah bukanlah hal yang baru, namun kolaborasi dan komunikasi yang baik antara pusat dan daerah diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan. Dengan meningkatkan kualitas SDM melalui program seperti MBG, diharapkan Indonesia dapat mempersiapkan generasi yang lebih sehat dan berdaya saing di kancah global.

Protes dan tantangan yang dihadapi di lapangan sudah semestinya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintahan saat ini, untuk memperbaiki dan menyesuaikan kebijakan yang ada demi mencapai tujuan pembangunan yang lebih kami harapkan. Di tengah tantangan global, peningkatan kualitas SDM tetap menjadi prioritas utama bagi Lemhanas dan institusi lain yang terkait.

Pada akhirnya, program MBG diharapkan dapat menjadi investasi jangka panjang bagi pembangunan bangsa, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Dalam upaya ini, semua pihak diharapkan untuk terus berkontribusi demi tercapainya Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.