Program Rumah Murah Pemerintah: Harapan Baru bagi Masyarakat Kotabaru

Program Rumah Murah Pemerintah: Harapan Baru bagi Masyarakat Kotabaru

JAKARTA - Kotabaru, sebuah kabupaten di Indonesia, mendapatkan kabar baik terkait program rumah murah pemerintah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan membangun tiga juta rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di seluruh negeri. Bagi warga Kotabaru, khususnya di Kecamatan Pulaulaut Sigam, hal ini menjadi peluang yang sangat dinantikan.

Program ini dikenal sebagai bagian dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sejak diluncurkan pada tahun 2010, FLPP menawarkan berbagai kemudahan bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Salah satu manfaat utama dari program ini adalah uang muka yang hanya satu persen dari harga rumah, pembebasan dari biaya premi asuransi, serta cicilan rendah dengan suku bunga maksimal lima persen.

Harapan Warga Kotabaru

Salah satu warga yang menyatakan ketertarikannya adalah Nurul, seorang penduduk Kecamatan Pulaulaut Sigam yang saat ini masih harus mengontrak rumah karena penghasilan keluarganya yang pas-pasan. Ia merasa bahwa program ini memberikan harapan baginya untuk memiliki hunian sendiri di masa depan. "Kalau program ini meyakinkan, kami berminat. Semoga kami bisa cepat memiliki hunian sendiri meski harus mencicil," ungkap Nurul, Rabu.

Prosedur dan Ketentuan FLPP

Program FLPP memiliki ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon pembeli. Calon penerima manfaat harus berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah. Selain itu, mereka tidak boleh memiliki catatan buruk dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Batas penghasilan maksimal ditetapkan sebesar Rp 7 juta bagi yang belum menikah dan Rp 8 juta bagi mereka yang sudah berkeluarga.

Peningkatan Minat dan Perluasan Pengembang

Devi, staf pemasaran dari Bamega Town House, mengungkapkan bahwa minat terhadap pembelian rumah KPR di perusahaan mereka tergolong tinggi. "Rata-rata sepuluh sampai belasan unit per bulan," ujarnya. Peminat datang dari berbagai kalangan profesi, mulai dari pedagang dengan penghasilan tidak tetap, karyawan swasta, hingga pegawai pemerintah.

Akibat tingginya minat ini, pengembang Bamega Town House terus melakukan ekspansi. Mereka telah menyiapkan lahan untuk proyek Bamega Town House tahap tiga, dengan lokasi yang strategis dekat dengan pusat kota, yaitu di Baharu Utara dan Sungai Taib. "Peminat cukup tinggi karena posisi kami strategis," tambah Devi.

Namun, ketika ditanya mengenai ketersediaan kuota FLPP, Devi mengatakan bahwa hal ini merupakan urusan PT Anugrah Mega Buana, pengembang yang bermitra dengan mereka.

Peningkatan Kuota FLPP di Kalimantan Selatan

Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Kalimantan Selatan, Ahyat Sarbini, menyambut baik peningkatan kuota FLPP di provinsi ini. "Untuk 2025 kuotanya 220 ribu dan diharapkan bisa ditambah lagi," katanya =. Ahyat juga berharap agar batas maksimal penghasilan untuk penerima FLPP dapat dinaikkan menjadi Rp 12 juta guna menjangkau lebih banyak masyarakat.

Kendala dalam Penyaluran FLPP

Namun, di tengah optimisme ini, terdapat beberapa kendala dalam penyaluran FLPP di tahun 2025. Sejumlah asosiasi pengembang melaporkan bahwa penyaluran KPR subsidi terhambat akibat ketidakjelasan mengenai perubahan skema FLPP yang sedang digodok pemerintah.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, menyatakan perlunya kejelasan dari pemerintah mengenai skema baru tersebut. "Saat ini pengembang tidak mendapatkan kejelasan dari pemerintah mengenai FLPP," ungkap Joko. Lima ketua asosiasi telah berinisiatif untuk meminta perbankan memformulasikan skema baru yang setara dengan FLPP agar penyaluran KPR subsidi dapat dilanjutkan dengan lancar.