Efisiensi Anggaran 2025: Kabupaten Mamasa Prioritaskan Program Strategis di Tengah Pemangkasan Infrastruktur

Efisiensi Anggaran 2025: Kabupaten Mamasa Prioritaskan Program Strategis di Tengah Pemangkasan Infrastruktur

JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Mamasa menghadapi kenyataan pahit karena harus menghentikan sementara pembangunan infrastruktur sepanjang tahun 2025. Keputusan ini mengikuti Instruksi Presiden (Inpres) Prabowo Subianto Nomor 01 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran yang harus dilakukan di tingkat nasional dan daerah, baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Efisiensi ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memastikan bahwa dana pemerintah dimanfaatkan lebih efektif untuk program prioritas nasional. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mamasa, Herry Kurniawan, mengonfirmasi hal ini.

Dampak Langsung Efisiensi Anggaran

Akibat langkah penghematan ini, semua rencana pembangunan infrastruktur terpaksa dihentikan. Herry Kurniawan menekankan bahwa BPKAD Mamasa saat ini masih menggantungkan kebijakan lebih lanjut kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar). "Kita tunggu dari provinsi juga," tambah Herry.

Meski demikian, Herry memastikan bahwa program lain yang sudah tertuang dalam APBD pokok tahun 2025 tetap berjalan, selain dari bidang infrastruktur yang menjadi korban dari kebijakan efisiensi ini. "Kecuali infrastruktur, yang lain tetap berjalan," jelasnya lebih lanjut.

Program Strategis Menjadi Prioritas

Keputusan memotong anggaran infrastruktur dicetuskan sebagai bagian dari konsentrasi pemerintah pada program strategis nasional yang dianggap lebih mendesak. Dana penghematan ini dialokasikan kembali untuk program-program seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, upaya penanganan stunting, dan inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kebijakan tersebut bukan hanya memengaruhi Kabupaten Mamasa tetapi juga daerah lain yang turut terlibat dalam program pemangkasan ini. Pemerintah pusat berharap langkah efisiensi ini dapat mendorong perekonomian dengan menempatkan prioritas pada sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.

Menanti Arahan Lebih Lanjut

Walau kebijakan ini sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, Kabupaten Mamasa, seperti banyak daerah lainnya, masih menanti arahan dan panduan lebih rinci dari tingkat provinsi terkait implementasi dan pendetailan program strategis yang akan dimajukan. Belum ada keterangan program spesifik yang bakal dihentikan selain dari sektor infrastruktur, dengan kabar terbaru masih di bawah pengkajian Pemprov Sulbar.

Di balik ketidakpastian ini, daerah tersebut juga bersiap merespons berbagai dinamika dari perubahan kebijakan yang bisa terjadi sewaktu-waktu, mengingat kondisi keuangan yang terus dinamis. Pemerintah daerah diharapkan untuk tetap menjalankan pelayanan publik dengan anggaran yang ada sembari menunggu keputusan lanjut dari provinsi.

Efisiensi Anggaran dan Harapan ke Depan

Langkah efisiensi ini tentunya mendapat perhatian masyarakat mengingat pembangunan infrastruktur adalah komponen penting yang menopang kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Sebagaimana dilaporkan, ketika proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan ditunda, setidaknya empat jalan di Kabupaten Mamasa harus menunggu perbaikan di tahun berikutnya.

Pemerintah berharap bahwa komitmen terhadap program strategis nasional dapat memberikan dampak positif jangka panjang dan memperkuat fondasi ekonomi daerah, meski ada sektor yang harus dikorbankan. Pendekatan pengelolaan keuangan ini diharapkan mampu mendekatkan Indonesia pada tujuan pembangunan nasional tanpa mengorbankan pembangunan lokal secara signifikan.

Ke depan, upaya berkelanjutan dalam menyeimbangkan kebijakan efisiensi dengan kebutuhan infrastruktur akan terus menjadi tantangan bagi Kabupaten Mamasa dan pemerintah pada umumnya. Transparansi dan komunikasi yang efektif diharapkan mampu memitigasi kebingungan dan ketidakstabilan bagi masyarakat yang terdampak secara langsung oleh keputusan ini.