Kecelakaan Speedboat di Kaltara: Pemerhati Transportasi Soroti Legalitas dan Keselamatan Operasional

Kecelakaan Speedboat di Kaltara: Pemerhati Transportasi Soroti Legalitas dan Keselamatan Operasional

JAKARTA - Belakangan ini, kecelakaan speedboat di perairan Kalimantan Utara (Kaltara) semakin sering terjadi dan menimbulkan kekhawatiran publik. Insiden ini tidak hanya menyebabkan kerugian materi semata tetapi juga sering kali merenggut nyawa dari pengguna jasa angkutan. Situasi ini memicu perhatian dari berbagai pihak, termasuk pemerhati transportasi yang meminta perhatian lebih serius terhadap legalitas dan keamanan operasional speedboat.

Dr. Ir. Muhammad Djaya Bakri, S.T., M.T., seorang pemerhati transportasi terkemuka, angkat bicara mengenai fenomena kecelakaan speedboat yang akhir-akhir ini mengganggu keselamatan di wilayah sungai Kaltara. Ketika ada masalah, orang cenderung saling menyalahkan. Padahal, yang perlu kita lihat adalah akar permasalahannya, yaitu kebutuhan transportasi yang lebih besar dibandingkan ketersediaan layanan resm.

Ketidakseimbangan antara Permintaan dan Kapasitas

Menurut Djaya, penyebab utama dari sering terjadinya kecelakaan ini adalah adanya ketidakseimbangan yang signifikan antara permintaan terhadap transportasi sungai dan kapasitas layanan yang tersedia. Banyak masyarakat yang beralih menggunakan speedboat non-reguler karena persebaran dan fleksibilitasnya yang lebih menjangkau daerah.

Namun, penggunaan speedboat non-reguler ini membuka celah dari aspek legalitas dan keselamatan. Hingga kini, banyak dari kapal cepat tersebut yang beroperasi di luar ketentuan hukum karena belum memiliki dokumen resmi seperti sertifikat keselamatan dan izin operasional. Padahal, sertifikasi keselamatan dan izin operasional adalah syarat mutlak bagi kelaikan operasional setiap kapal.

Aspek Hukum dan Implementasi yang Masih Lemah

Terlepas dari adanya regulasi yang secara jelas mengatur hal ini, Djaya menilai implementasi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen masih jauh dari kata optimal di lapangan.

"Namun, implementasi aturan tersebut masih belum optimal," ungkapnya. Djaya menekankan bahwa ada celah dalam penegakan hukum yang seharusnya bisa meminimalisir operasi dari speedboat ilegal.

Standar keselamatan dan perlindungan konsumen seharusnya menjadi perhatian utama. Ketika terjadi kecelakaan, operator wisata harus memiliki tanggung jawab atas kerugian yang terjadi pada konsumen. Kompensasi termasuk pengembalian uang, jaminan perawatan kesehatan melalui asuransi Jasa Raharja, dan santunan untuk korban.

Tantangan Penegakan Hukum dan Keamanan Penumpang

Djaya mengungkapkan suatu keprihatinan bahwa sering kali perlindungan terhadap penumpang ini tidak berlaku bagi mereka yang menggunakan jasa speedboat ilegal, karena speedboat tersebut belum memenuhi kriteria dari standar keselamatan yang ditentukan. Masalah lainnya adalah ketiadaan jaminan asuransi bagi penumpang.

"Sayangnya, bagi mereka yang menggunakan speedboat ilegal, perlindungan ini sering kali tidak tersedia. Kapal ilegal mungkin tidak memenuhi standar keselamatan dan tidak memiliki jaminan asuransi," tuturnya.

Langkah Menuju Perbaikan

Untuk memperbaiki kondisi ini, Djaya menyarankan agar ada perbaikan dari segi kebijakan dan teknis operasional. Pemerintah setempat harus lebih tegas dalam menerapkan aturan yang ada dan memastikan setiap unit transportasi sungai memenuhi persyaratan legal serta teknis keselamatan. Pemantauan berkala terhadap kelaikan kapal dan penertiban terhadap kapal-kapal yang beroperasi secara ilegal adalah beberapa langkah yang penting dilakukan.

Pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai risiko penggunaan transportasi ilegal dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan saat menggunakan jasa transportasi air juga perlu digencarkan. Dengan cara ini, masyarakat dapat lebih proaktif dalam memilih transportasi yang aman dan legal.