Kabupaten Natuna Belum Dapat Terapkan Konversi Minyak Tanah ke Gas LPG, Masyarakat Menolak Beralih

Kabupaten Natuna Belum Dapat Terapkan Konversi Minyak Tanah ke Gas LPG, Masyarakat Menolak Beralih

JAKARTA - Hingga tahun 2025, Kabupaten Natuna, yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), masih belum berhasil melaksanakan program konversi dari minyak tanah ke gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi. Meskipun pemerintah telah merencanakan peralihan ini, hasil survei terbaru menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Natuna menolak untuk beralih ke gas LPG, memilih untuk terus menggunakan minyak tanah dalam aktivitas memasak sehari-hari.

Penolakan dari Masyarakat Natuna

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Natuna, Sulfaradian, mengungkapkan kepada RRI pada Selasa (18/2/2025) bahwa survei yang dilakukan di 17 kecamatan menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen masyarakat Natuna tidak setuju dengan konversi ke gas LPG. “Kenapa Natuna belum beralih dari minyak tanah ke gas LPG? Karena masyarakat tidak setuju beralih menggunakan gas LPG. Berdasarkan hasil survei di 17 kecamatan, lebih dari 80 persen masyarakat Natuna menolak menggunakan gas LPG tersebut,” ungkap Sulfaradian.

Baca Juga

Harga BBM Pertamina Terbaru Hari Ini

Menurut Sulfaradian, alasan utama penolakan tersebut adalah karena masyarakat Natuna merasa bahwa minyak tanah lebih hemat dan lebih aman dibandingkan dengan gas LPG. “Masyarakat cenderung memilih minyak tanah karena lebih hemat. Selain itu, mereka merasa minyak tanah lebih aman, terutama dalam hal risiko kebakaran atau ledakan yang sering terjadi pada gas LPG,” jelasnya.

Risiko Gas LPG dan Ketakutan Masyarakat

Ketakutan akan risiko penggunaan gas LPG juga menjadi faktor penting dalam penolakan ini. Masyarakat Natuna, seperti yang diungkapkan Sulfaradian, sering mendengar pemberitaan tentang insiden ledakan yang disebabkan oleh kebocoran gas LPG. Peristiwa-peristiwa semacam itu menjadi pemicu kekhawatiran bagi masyarakat, yang lebih memilih untuk tetap menggunakan minyak tanah meskipun ada program subsidi gas LPG dari pemerintah.

“Banyak pemberitaan tentang ledakan yang disebabkan oleh gas LPG, dan itu menjadi kekhawatiran bagi masyarakat Natuna. Mereka takut terjadi kecelakaan saat menggunakan gas LPG meskipun ada subsidi,” lanjut Sulfaradian.

Meskipun demikian, pemerintah daerah terus berupaya meyakinkan masyarakat untuk beralih ke gas LPG dengan alasan efisiensi dan kemudahan, serta mengurangi ketergantungan terhadap minyak tanah yang semakin langka dan mahal. Namun, penolakan yang kuat dari sebagian besar warga membuat implementasi konversi ini menjadi tantangan besar.

Alasan Ekonomi dan Keamanan

Bukan hanya masalah ketakutan, alasan ekonomi juga menjadi faktor penting. Menurut Sulfaradian, banyak masyarakat yang merasa bahwa minyak tanah lebih terjangkau dan lebih stabil harganya dibandingkan dengan gas LPG. Gas LPG, meskipun disubsidi, tetap dianggap lebih mahal dan kurang stabil harganya jika dibandingkan dengan minyak tanah yang sudah lama menjadi bahan bakar utama di rumah tangga.

“Jika sudah dikonversikan ke gas LPG, maka harga minyak tanah akan mahal karena sudah tidak disubsidi lagi,” kata Sulfaradian. Hal ini berarti, meskipun gas LPG disubsidi, konversi tersebut bisa berisiko meningkatkan harga minyak tanah di masa depan, yang akan berdampak pada pengeluaran rumah tangga, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Posisi Natuna di Provinsi Kepri

Di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna bersama Kabupaten Anambas menjadi dua daerah yang masih belum melakukan konversi penuh dari minyak tanah ke gas LPG. Sementara daerah-daerah lain di Provinsi Kepri sudah lebih dahulu beralih menggunakan gas LPG, Natuna dan Anambas masih mempertahankan penggunaan minyak tanah karena alasan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Hal ini juga menunjukkan ketimpangan dalam proses distribusi energi di wilayah tersebut, di mana beberapa daerah lain sudah menikmati kemudahan penggunaan gas LPG, sementara Natuna dan Anambas tetap bergantung pada minyak tanah.

Persiapan Pemerintah dalam Menyikapi Penolakan

Meski begitu, pemerintah daerah Kabupaten Natuna tidak menyerah begitu saja dengan penolakan masyarakat. Sulfaradian menegaskan bahwa pemerintah tetap melakukan upaya untuk meyakinkan masyarakat mengenai manfaat penggunaan gas LPG, baik dari segi efisiensi, kebersihan, maupun lingkungan. Beberapa langkah telah diambil untuk memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat tentang cara aman menggunakan gas LPG, termasuk pelatihan dan sosialisasi mengenai pengamanan serta prosedur penggunaan yang benar.

Namun, meskipun ada upaya-upaya tersebut, hasil survei yang menunjukkan tingkat penolakan yang tinggi menjadi tantangan besar. Pemerintah daerah bersama dengan pihak-pihak terkait diharapkan dapat menemukan solusi yang dapat menjembatani kekhawatiran masyarakat serta meningkatkan kepercayaan mereka terhadap penggunaan gas LPG.

Dampak Sosial dan Lingkungan

Salah satu keuntungan dari konversi ke gas LPG yang sering disorot oleh pemerintah adalah dampaknya terhadap lingkungan. Gas LPG lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan minyak tanah, yang lebih banyak menghasilkan polusi udara dan asap yang berdampak buruk bagi kesehatan. Oleh karena itu, meskipun ada penolakan, pemerintah melihat konversi ini sebagai langkah menuju peningkatan kualitas udara dan kesehatan masyarakat di Natuna.

“Gas LPG lebih ramah lingkungan dan lebih bersih. Dengan beralih ke gas LPG, kita bisa mengurangi dampak polusi dari penggunaan minyak tanah, yang lebih berbahaya bagi kesehatan,” ujar Sulfaradian.

Kesimpulan

Konversi dari minyak tanah ke gas LPG di Kabupaten Natuna masih menghadapi banyak tantangan, terutama karena penolakan kuat dari masyarakat. Kekhawatiran akan risiko kebakaran atau ledakan gas, serta masalah ekonomi terkait harga gas LPG yang dianggap lebih mahal, menjadi alasan utama penolakan tersebut. Pemerintah daerah tetap berupaya untuk meyakinkan masyarakat melalui edukasi dan pendekatan persuasif, namun proses konversi ini kemungkinan akan memerlukan waktu yang lebih lama agar masyarakat benar-benar siap untuk beralih.

Dengan latar belakang ini, ke depan, pemerintah perlu menggali lebih dalam untuk menemukan solusi yang dapat mengatasi kekhawatiran masyarakat sekaligus memperkenalkan manfaat jangka panjang dari penggunaan gas LPG yang lebih efisien dan ramah lingkungan.