DPRD Bangka Belitung Mantau Ketat Ketersediaan BBM di Belitung: Pilar Pembangunan Ekonomi Daerah

DPRD Bangka Belitung Mantau Ketat Ketersediaan BBM di Belitung: Pilar Pembangunan Ekonomi Daerah

JAKARTA - Dalam sebuah langkah strategis yang dianggap krusial untuk pembangunan ekonomi daerah, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengambil inisiatif untuk memantau ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Belitung. Kunjungan tersebut dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, yang didampingi oleh Komisi II DPRD, ke Jobber Pertamina Tanjungpandan, Kabupaten Belitung. Upaya ini disambut oleh Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga wilayah Babel, Andrew Wisnuwardhana, beserta Perwakilan Hiswana Migas.

Kepentingan utama dari kunjungan ini terletak pada pentingnya memastikan operasi terminal bahan bakar Tanjungpandan berfungsi dengan baik untuk menjaga ketahanan energi, yang dapat mendorong kemajuan ekonomi di Belitung. Sebagai satu-satunya fasilitas penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran BBM di Pulau Belitung, terminal ini memiliki peranan kunci dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat setempat.

“Fuel terminal Tanjungpandan ini merupakan satu-satunya tempat penerimaan, penyimpanan dan penyaluran BBM untuk wilayah Pulau Belitung," ujar Eddy Iskandar, memberikan pandangannya dalam siaran pers yang dirilis pada Senin (17/2). Eddy menekankan bahwa ketersediaan dan kecukupan BBM harus tetap terjaga di tempat ini. Ia menegaskan, "Jika ketahanan energi ini kuat, maka akan menjadi faktor penting dalam menunjang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi."

Ketersediaan energi, terutama BBM, merupakan tulang punggung bagi berbagai sektor ekonomi di Belitung. Dari transportasi, pertanian hingga pariwisata, semuanya bergantung pada keberlanjutan pasokan energi. Oleh sebab itu, upaya pemantauan oleh DPRD Babel tentu saja diharapkan dapat memastikan bahwa distribusi dan alokasi BBM dilakukan secara tepat dan efisien.

Dari pihak legislatif, Ketua Komisi II DPRD Bangka Belitung, Dodi Kusdian, menambahkan bahwa pengawasan distribusi BBM kepada masyarakat harus lebih diintensifkan untuk menghindari penyalahgunaan. Beberapa kasus di masa lalu menunjukkan bahwa ada ketidaktepatan dalam penyaluran yang berakhir dengan BBM diperuntukkan bagi sektor-sektor lain seperti industri, bukan untuk masyarakat yang lebih membutuhkan.

"DPRD Babel meminta dilakukan pengawasan distribusi BBM bersama pihak terkait, agar alokasi BBM kepada kelompok tertentu seperti nelayan tidak disalahgunakan," ujar Dodi Kusdian dengan tegas. Dia melanjutkan bahwa pihaknya ingin memastikan masyarakat mendapatkan hak mereka dengan tepat dan berkeadilan, sehingga distribusi BBM dapat benar-benar mengakomodasi kebutuhan masyarakat di sektor yang berbeda.

Pemerintah daerah dan instansi terkait pun diharapkan lebih aktif berkoordinasi untuk menyusun strategi yang memperkuat ketahanan energi di Belitung. Langkah ini bisa melibatkan penggunaan teknologi untuk memantau aliran distribusi BBM secara real-time, serta meningkatkan kapasitas penyimpanan di terminal agar bisa mengantisipasi permintaan yang fluktuatif.

Keterlibatan berbagai stakeholder termasuk pemerintah daerah, Pertamina, dan organisasi terkait bertujuan untuk mengecek ulang dan memperbaiki setiap celah yang mungkin menyebabkan penyaluran BBM tidak efektif. Selain pengawasan distribusi, implementasi standar operasional prosedur (SOP) yang ketat juga dinilai mampu meminimalisir kemungkinan penyalahgunaan BBM tersebut.

DPRD Bangka Belitung juga menyinggung tentang inovasi dalam upaya mencapai ketahanan energi yang lebih baik, di antaranya dengan menerapkan program penggunaan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Walaupun energi fosil saat ini merupakan kebutuhan primer, transisi menuju energi terbarukan adalah sebuah keniscayaan seiring dengan semakin menipisnya sumber daya alam.

Dengan berbagai inisiatif ini, Pemerintah Bangka Belitung berharap dapat menciptakan sistem ketahanan energi yang tidak hanya menopang pembangunan ekonomi, tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat setempat melalui penyediaan BBM yang adekuat. Kegiatan pemantauan ini diharapkan terus berlanjut dan menjadi perhatian utama bagi para pemangku kepentingan, guna menjamin dukungan penuh terhadap setiap kebutuhan BBM masyarakat demi perkembangan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan di wilayah ini.