Penataan Wilayah IKN Dorong Pembangunan Berkelanjutan

Penataan Wilayah IKN Dorong Pembangunan Berkelanjutan

JAKARTA - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan hanya soal gedung pencakar langit atau infrastruktur modern, tetapi juga melibatkan pengaturan tatanan wilayah yang jelas dan tegas. Salah satu aspek yang menjadi fokus Otorita IKN adalah penegasan batas wilayah dengan daerah-daerah sekitar, termasuk Kota Balikpapan. Upaya ini dinilai krusial agar seluruh pembangunan di IKN berjalan lancar tanpa menimbulkan konflik tata ruang maupun sengketa kepemilikan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 telah menetapkan batas IKN secara legal, namun peta skala besar dan penegasan di lapangan diperlukan untuk menghindari ketidaksesuaian dengan kondisi riil. Direktur Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perizinan Pembangunan Otorita IKN, Kuswanto, menegaskan bahwa proses ini adalah langkah normal dan esensial. “Ini proses yang normal. Penegasan ini penting dalam pelaksanaan fungsi IKN sebagai Pemda Khusus,” kata Kuswanto.

Proses penegasan batas wilayah IKN juga menjadi momentum untuk meninjau kembali regulasi lama yang sebelumnya mengatur batas wilayah Balikpapan dengan Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Dengan munculnya IKN sebagai entitas baru, batas-batas tersebut harus disesuaikan agar selaras dengan kondisi administratif dan geografi saat ini. Penyesuaian ini dilakukan untuk mencegah potensi sengketa di kemudian hari dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah perbatasan.

Baca Juga

15 Tempat Wisata di Sukabumi 2025 Terbaik yang Indah Untuk Dikunjungi

Kolaborasi menjadi kunci dalam proses penegasan ini. Otorita IKN melibatkan pemerintah daerah setempat, termasuk Kabupaten Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, dan Pemerintah Kota Balikpapan. Tidak hanya pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan tokoh adat juga diajak berpartisipasi, menandakan pendekatan yang inklusif dan memperhatikan aspirasi lokal.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Balikpapan, Zulkifli, menjelaskan bahwa meskipun batas wilayah Balikpapan secara umum sudah jelas, terdapat beberapa segmen yang memerlukan penyesuaian. “Kita mengutamakan batas alam atau batas buatan yang permanen. Kita melihat ada segmen-segmen yang sebelumnya belum jelas,” ujar Zulkifli. Penyesuaian ini bertujuan agar batas wilayah lebih akurat dan dapat diterima oleh seluruh pihak terkait.

Dari hasil rapat koordinasi dan survei lapangan, disepakati beberapa penyesuaian di sejumlah kelurahan. Garis batas wilayah akan mengikuti fitur alam maupun buatan, seperti jalan dan sungai, sehingga memberikan kejelasan lebih baik bagi penduduk dan aparat pemerintah. Hasil pemetaan ini nantinya akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk ditetapkan secara resmi, menjadi dasar legal pengelolaan wilayah IKN.

Penegasan batas wilayah juga berdampak langsung pada perencanaan pembangunan di IKN. Dengan garis batas yang jelas, Otorita IKN dapat merancang infrastruktur, zonasi permukiman, area publik, dan fasilitas pemerintahan tanpa tumpang tindih dengan daerah tetangga. Kejelasan ini menjadi fondasi agar seluruh pembangunan bersifat terstruktur, efisien, dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, penegasan batas wilayah mempermudah koordinasi lintas pemerintahan. Aparat daerah, baik dari Balikpapan maupun Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, dapat bekerja sama lebih efektif dalam hal perizinan, pengelolaan sumber daya, serta pemantauan kegiatan pembangunan. Kejelasan wilayah mencegah kebingungan administratif yang sering muncul ketika pembangunan melibatkan beberapa entitas pemerintah.

Selain aspek teknis, penegasan ini juga memiliki nilai sosial. Masyarakat sekitar IKN mendapatkan kepastian mengenai lokasi rumah, lahan usaha, jalan, dan fasilitas umum. Ketika batas wilayah tegas, masyarakat tidak perlu khawatir terjadi perubahan status tanah atau sengketa administratif di masa depan. Hal ini mendukung terciptanya rasa aman sekaligus kepercayaan publik terhadap pengelolaan IKN.

Otorita IKN menegaskan bahwa penegasan batas wilayah merupakan bagian dari visi besar pembangunan ibu kota baru yang modern dan tertata rapi. Penataan ini mencakup seluruh aspek, mulai dari perencanaan tata ruang, fasilitas umum, hingga zonasi pemerintah dan publik. Penegasan batas memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana, tidak merugikan warga, serta dapat dioperasikan secara efisien di masa mendatang.

Secara keseluruhan, langkah ini menunjukkan bahwa pembangunan IKN tidak hanya menekankan aspek fisik atau infrastruktur, tetapi juga prinsip tata kelola wilayah yang profesional. Penegasan batas wilayah menjadi landasan bagi pembangunan yang adil, tertib, dan berkelanjutan. Proses ini menegaskan bahwa setiap aspek dalam pengelolaan IKN diperhatikan secara mendalam, dari regulasi hingga implementasi di lapangan.

Dengan adanya garis batas yang jelas dan legal, Otorita IKN dapat fokus pada pembangunan jangka panjang, termasuk pembangunan fasilitas publik, area pemerintahan, dan pemukiman yang strategis. Hal ini juga mempermudah pengawasan dan pemeliharaan wilayah, menjadikan IKN sebagai ibu kota modern yang terorganisir dengan baik.

Proses penegasan batas wilayah IKN menjadi bukti bahwa pembangunan ibu kota baru dilakukan dengan pendekatan menyeluruh dan kolaboratif. Partisipasi pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan tokoh adat memastikan bahwa keputusan yang diambil adil, transparan, dan mengakomodasi kepentingan semua pihak.

Dengan strategi ini, IKN siap menjadi model pembangunan perkotaan modern di Indonesia yang tidak hanya mengedepankan estetika dan infrastruktur, tetapi juga tata kelola wilayah yang jelas, aman, dan berkelanjutan. Penegasan batas wilayah ini merupakan fondasi penting bagi masa depan IKN sebagai pusat pemerintahan dan penggerak ekonomi nasional yang terintegrasi.