JAKARTA - Dalam perkembangan terbaru proyek infrastruktur nasional yang selalu dinanti-nantikan di Bali, terungkap bahwa pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi telah dihapus dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Keputusan ini menandai perubahan kebijakan signifikan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, setelah sebelumnya proyek tersebut dimasukkan dalam PSN oleh Presiden Joko Widodo. Keputusan ini menimbulkan berbagai respons, termasuk dari Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta.
Pada hari Kamis di Denpasar, Giri Prasta menanggapi keluarnya proyek tol Gilimanuk-Mengwi dari daftar PSN. "Nanti saya harus lihat dulu, ini kan kebijakan dari pusat kemarin, jadi kami harus koordinasi," ungkap Giri. Pernyataan ini mencerminkan langkah kehati-hatian pemerintah daerah Bali dalam menavigasi perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh pusat.
Presiden Prabowo Subianto, melalui Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 12 Tahun 2025, telah menetapkan 77 PSN baru, dan secara mencolok tidak memasukkan proyek Tol Gilimanuk-Mengwi sebagai bagian dari daftar tersebut. Keputusan ini tentu memunculkan tanda tanya mengenai nasib proyek yang sudah mendapatkan banyak harapan dari masyarakat Bali, terutama dalam hal peningkatan konektivitas dan ekonomi wilayah.
Dalam keterangan lebih lanjut, Giri Prasta menekankan pentingnya perencanaan yang matang sebelum memulai pembangunan besar seperti proyek tol ini. “Lebih baik perencanaan tiga tahun, empat tahun, lima tahun, dan seterusnya, nanti eksekusinya cepat. Kalau target setahun, ya setahun selesai, kalau saya matangkan,” kata mantan Bupati Badung ini. Pernyataan ini menunjukkan pendekatan yang lebih strategis dan terukur terhadap pembangunan infrastruktur, yang menurut Giri, jauh lebih baik dibanding terburu-buru tanpa perencanaan yang baik.
Ia juga menambahkan bahwa tanpa dukungan dari PSN, proyek ini tidak harus berhenti. Namun, ia menegaskan bahwa pelaksanaan proyek secara terburu-buru dapat berpotensi merusak kualitas dan keberlanjutannya. Giri menyadari bahwa proyek tersebut sudah dimulai sejak kepemimpinan periode pertama Gubernur Wayan Koster dan dirinya baru memulai masa jabatan kedua sebagai Wakil Gubernur. Oleh karena itu, perhatian terhadap konsistensi dan kontinuitas proyek menjadi fokus utamanya.
Lebih dari sekadar proyek infrastruktur, Tol Gilimanuk-Mengwi diharapkan dapat menjadi jalur penghubung penting bagi lebih dari 50 desa di Pulau Dewata. Manfaat potensial dari proyek ini sangat besar, termasuk meningkatkan ekonomi lokal, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan aksesibilitas antara daerah. Namun, tanpa dukungan PSN, pemerintah daerah Bali ditantang untuk berinovasi dalam mencari solusi pendanaan dan pengelolaan proyek ini agar tetap bisa diwujudkan.
Situasi ini juga memaksa Bali untuk memikirkan skema pembiayaan alternatif, mungkin dengan melibatkan pihak swasta atau melalui kerja sama internasional. Meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar, namun peluang ini juga dapat menjadi momentum bagi Bali untuk mendiversifikasi strategi pembangunan infrastruktur dengan pendekatan yang lebih berkelanjutan dan inovatif.
Dalam konteks ini, peran kepemimpinan daerah dan kolaborasi dengan pemerintah pusat menjadi semakin penting. Sebagai langkah awal, komunikasi dan koordinasi yang solid antara pemerintah daerah Bali dan pusat diharapkan dapat menjembatani berbagai perbedaan dan menemukan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak. Tujuannya adalah agar proyek ini tidak hanya terealisasi, tetapi juga membawa manfaat maksimal bagi masyarakat Bali dalam jangka panjang.
Sebagai kesimpulan, keluarnya Tol Gilimanuk-Mengwi dari daftar PSN merupakan tantangan tersendiri bagi Bali. Namun, dengan perencanaan yang matang dan strategi yang tepat, harapan agar proyek ini tetap berjalan tanpa dukungan PSN bukanlah hal yang mustahil. Seperti yang disampaikan oleh Giri Prasta, “Perencanaan yang baik adalah kunci, dan dengan itu, eksekusi akan mengikuti dengan cepat dan tepat.”