JAKARTA - PT Pertamina, perusahaan milik negara yang mengelola distribusi dan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia, kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak. Kebijakan penyesuaian harga ini resmi berlaku mulai 1 Maret 2025 dan diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia.
Kabar baik bagi para pengguna kendaraan bermotor di Indonesia, kali ini penyesuaian tersebut datang dalam bentuk penurunan harga untuk dua jenis bahan bakar, yaitu Pertamina Dex dan Dexlite. Menurut data dari PT Pertamina, penurunan harga ini dilakukan dalam rangka menyesuaikan harga bahan bakar dengan formula yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Detail Penyesuaian Harga
Di area Jawa Tengah, misalnya, harga Pertamina Dex yang sebelumnya dibanderol Rp 14.800 per liter kini turun menjadi Rp 14.600 per liter, menunjukkan penurunan sebesar Rp 200 per liter. Sementara itu, harga Dexlite yang semula Rp 14.600 per liter, kini dapat dinikmati dengan harga Rp 14.300 per liter, mencatat penurunan sebesar Rp 300 per liter.
Penurunan harga ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang selama ini bergantung pada BBM untuk kegiatan sehari-hari, baik untuk keperluan pribadi maupun komersil. Mengingat pentingnya BBM dalam kehidupan sehari-hari, kebijakan ini diprediksi akan membawa dampak positif pada pengeluaran masyarakat.
Penjelasan dari Pihak Pertamina
Fadjar Djoko Santoso, Vice President Corporate Communication PT Pertamina, menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM dilakukan secara berkala setiap bulan. "Setiap bulan harga BBM diupdate. Untuk penyesuaian harganya bisa dicek di laman resmi Pertamina," jelas Djoko Santoso.
Penyesuaian harga ini dilaksanakan guna mengimplementasikan Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 yang merupakan revisi dari Kepmen ESDM Nomor 62 K/12/MEM/2020. Aturan tersebut mengatur formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak umum, jenis bensin, dan minyak solar yang disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum.
Pengaruh Kebijakan Terhadap Perekonomian
Penurunan harga BBM ini tentunya diharapkan dapat berdampak langsung terhadap berbagai sektor perekonomian di Indonesia. Dengan berkurangnya beban biaya BBM, sektor transportasi serta distribusi barang diprediksi dapat mengalami efisiensi biaya yang pada akhirnya dapat mempengaruhi harga barang dan jasa di pasaran.
Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat menurunkan tekanan inflasi yang sering kali terdorong oleh kenaikan harga bahan bakar. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat bertahan pada tingkat yang lebih baik.
Respon Masyarakat dan Pengamat
Penurunan harga BBM disambut baik oleh masyarakat. Sukardi (35), seorang pengemudi ojek online di Jakarta, mengungkapkan rasa syukurnya. "Alhamdulillah, dengan harga BBM yang lebih murah, pengeluaran saya bisa berkurang, jadi pendapatan lebih terasa," ujarnya.
Sementara itu, pengamat energi, Dr. Andi Sukri, menyarankan agar kebijakan penurunan harga ini diikuti dengan upaya pemerintah untuk memastikan pasokan BBM yang stabil. "Penurunan harga ini langkah yang baik, namun penting juga untuk menjaga ketersediaan dan distribusi supaya tidak terjadi kelangkaan yang bisa merugikan konsumen," tuturnya.
Langkah Selanjutnya
Dengan kebijakan penurunan harga yang sudah diimplementasikan, PT Pertamina mengimbau masyarakat untuk selalu memantau harga resmi BBM melalui situs web atau aplikasi resmi Pertamina. Ini penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan terhindar dari upaya penipuan terkait harga.
Sebagai bagian dari tanggung jawab korporat, PT Pertamina berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan efisiensi operasional guna memastikan bahwa penyesuaian harga bahan bakar tidak hanya mempertimbangkan faktor ekonomi, tetapi juga kesejahteraan masyarakat.
Penurunan harga BBM ini merupakan langkah positif dari PT Pertamina dalam menyesuaikan diri dengan dinamika pasar dan kebijakan pemerintah. Dengan harga bahan bakar yang lebih terjangkau, masyarakat diharapkan dapat merasakan manfaat langsung khususnya dalam mengurangi beban biaya hidup. Kebijakan ini diharapkan dapat berlanjut secara konsisten dalam mendukung perekonomian nasional dengan tetap memperhatikan faktor keberlanjutan dan stabilitas pasokan.