JAKARTA – Dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertambangan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar tengah mematangkan rencana untuk memperketat pengawasan aktivitas pertambangan. Salah satu langkah strategis yang sedang direncanakan adalah pembangunan 10 pos pantau dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2 miliar. Inisiatif ini juga akan mencakup penerapan sistem pemantauan berbasis kartu jalan untuk memastikan aktivitas pertambangan berjalan sesuai dengan izin yang telah diberikan.
Pembangunan Pos Pantau dan Sistem Kartu Jalan
Kasubid Pelayanan Bapenda Kabupaten Blitar, Imam Solichin, menjelaskan bahwa rencana ini masih dalam tahap pembahasan matang. Imam mengungkapkan bahwa secara teknis, sistem pemantauan tersebut akan melibatkan mekanisme surat jalan yang dikoordinasikan dengan sekitar 36 izin eksplorasi dan 5 izin produksi di wilayah Kabupaten Blitar.
“Pengelolaan dan pengawasan sektor pertambangan perlu ditingkatkan, termasuk dengan mekanisme kartu jalan guna memastikan operasional pertambangan berjalan sesuai izin,” ujar Imam Solichin. Sistem ini diharapkan dapat memberikan kontrol lebih baik terhadap aktivitas pertambangan, sehingga dapat mencegah praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab dan merugikan lingkungan.
Tantangan dan Target Pendapatan Daerah
Salah satu tujuan dari peningkatan pengawasan ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertambangan yang berizin. Imam Solichin menjelaskan bahwa target PAD dari sektor pertambangan untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 700 juta. Namun, tantangan besar masih membayangi, mengingat pada tahun 2024 target PAD sebesar Rp 600 juta hanya terealisasi sekitar Rp 300 juta.
“Kami akui, optimalisasi tata kelola pertambangan masih perlu dimaksimalkan agar dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi PAD,” pungkas Imam. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan oleh Bapenda dan pemerintah daerah untuk mencapai target PAD yang telah ditetapkan.
Pentingnya Regulasi dan Pengaturan yang lebih Kuat
Bapenda Kabupaten Blitar menyadari bahwa regulasi yang kuat dan pengaturan yang lebih ketat adalah kunci untuk memastikan sektor pertambangan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dengan mengimplementasikan pos pantau dan sistem kartu jalan, diharapkan aktivitas pertambangan dapat lebih transparan dan terkontrol, mengurangi potensi pelanggaran dan kerusakan lingkungan.
Selain itu, regulasi yang kuat juga diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pelaku usaha di sektor pertambangan. Dengan adanya kepastian hukum dan pengawasan yang lebih baik, pelaku usaha diyakini akan semakin percaya dan meningkatkan investasinya di Kabupaten Blitar, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap perekonomian daerah.
Peran Masyarakat dan Stakeholder
Tidak hanya Bapenda dan pemerintah daerah, peran masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya juga sangat penting dalam mewujudkan pengawasan dan pengelolaan sektor pertambangan yang lebih baik. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam melaporkan setiap aktivitas pertambangan yang mencurigakan atau melanggar aturan, sementara para pemangku kepentingan, seperti investor dan pelaku usaha tambang, diharapkan mematuhi regulasi yang ada dan mendukung upaya pemerintah dalam mengoptimalkan PAD.
Langkah Selanjutnya
Bapenda Kabupaten Blitar berkomitmen untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki sistem pengawasan dan pengelolaan sektor pertambangan. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah finalisasi rencana pembangunan pos pantau dan sosialisasi mekanisme kartu jalan kepada para pelaku usaha tambang. Dukungan dari semua pihak sangat diharapkan agar inisiatif ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang diharapkan.
Dengan upaya yang terencana dan kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, diharapkan sektor pertambangan di Kabupaten Blitar dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.