JAKARTA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur semakin intensif mengusut dugaan korupsi yang terjadi dalam kegiatan perjalanan dinas di Sekretariat DPRD (Setwan) Kaur untuk tahun anggaran 2023. Kasus ini disinyalir telah menimbulkan kerugian negara yang mencapai miliaran rupiah, dan fokus kini tertuju pada sejumlah pihak travel atau pihak ketiga yang terlibat.
Menurut informasi dari Kejari Kaur, penggunaan anggaran perjalanan dinas tersebut diduga kuat tidak sesuai dengan peruntukannya. Dalam beberapa kasus, ditemukan indikasi pemberian komisi atau "cash back" oleh penyedia jasa perjalanan tertentu kepada pihak pengelola kegiatan perjalanan dinas. "Meski saat ini belum semua pihak travel terindikasi melakukan hal tersebut, terdapat beberapa yang diduga kuat terlibat dalam modus operandi yang merugikan negara ini," ungkap salah satu penyidik yang enggan disebutkan namanya.
Modus yang Diungkap
Dari hasil penyelidikan sementara, ditemukan bahwa modus pemberian fee atau imbalan dari pihak travel kepada sejumlah oknum di Setwan Kaur bukanlah hal asing. Namun, pihak kejaksaan sendiri merasa perlu untuk mendalami semua pihak travel yang terlibat agar mendapatkan gambaran jelas mengenai sebesar apa kerugian negara yang telah disebabkan. Penyelewengan ini menjadi perhatian serius lantaran dapat memperburuk iklim birokrasi yang bersih dan berintegritas.
"Kami tidak akan berhenti di satu pihak travel saja. Ada indikasi bahwa lebih dari satu penyedia jasa perjalanan terlibat. Karena itu, pemeriksaan dan verifikasi dokumen terus kami lakukan untuk memastikan siapa saja yang nantinya harus bertanggung jawab," lanjut penyidik tersebut.
Pengumpulan Bukti dan Pemeriksaan Intensif
Tim penyidik Kejari Kaur kini tengah melakukan pemanggilan intensif terhadap beberapa pihak yang diduga terlibat. Proses ini melibatkan pemanggilan dan pemeriksaan yang bertujuan untuk mengumpulkan fakta dan bukti yang lebih kuat. Langkah ini penting agar jika bukti sudah cukup, pihak terkait dapat dengan segera ditetapkan sebagai tersangka.
Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Kaur, dugaan sementara adanya penyalahgunaan anggaran perjalanan ini bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. "Kasus ini merupakan salah satu prioritas kami. Apabila bukti sudah cukup, tentu kami tak akan ragu untuk menetapkan pihak-pihak yang terlibat sebagai tersangka," tegasnya.
Respons dan Tindakan Lanjutan
Berita ini tentu menggugah perhatian dari berbagai pihak. Salah satu aktivis anti-korupsi lokal, Aditya Pratama, menyatakan apresiasinya terhadap langkah yang dilakukan oleh Kejari Kaur dalam menangani kasus ini. "Sudah seharusnya penyelewengan seperti ini diusut tuntas. Kita memerlukan sistem birokrasi yang transparan dan bebas dari praktek suap dan korupsi," ucapnya.
Lebih lanjut, ada permintaan dari masyarakat agar proses hukum ini dijalankan secara transparan sehingga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan bisa dipulihkan. "Tidak hanya memeriksa, tetapi juga diharapkan bisa memberikan pelajaran bagi pihak-pihak lainnya bahwa penyalahgunaan wewenang tidak akan berakhir manis," tambah Aditya.
Anggaran Perjalanan Dinas dan Efisiensi Pemerintahan
Kasus ini kembali mencuatkan pembicaraan mengenai optimalisasi penggunaan anggaran perjalanan dinas dalam pemerintahan. Pengalokasian yang tidak tepat sasaran tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Dalam hal ini, sejumlah pihak mengusulkan agar setiap perjalanan dinas harus melalui prosedur perencanaan dan pelaporan yang lebih transparan dan diawasi secara ketat.
"Dengan pengawasan yang ketat sejak tahap perencanaan hingga pelaporannya, diharapkan kasus-kasus seperti ini dapat diminimalisir," tegas salah satu pejabat dari internal Setwan Kaur yang tidak ingin disebutkan namanya.