JAKARTA - Kontroversi terkait penyebab pendangkalan Danau Lido mencuat ke permukaan setelah sejumlah pihak mengaitkannya dengan proyek Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Tol Bocimi). Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, secara tegas membantah tudingan tersebut. Ia meyakini bahwa proyek infrastruktur besar seperti Tol Bocimi tidak mungkin diabaikan aspek lingkungan hidupnya.
Penjelasan Menteri PU
Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Dody Hanggodo menegaskan bahwa proyek Tol Bocimi telah memenuhi semua syarat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Ya enggak pas juga kalau pendangkalan danau disebut sebab Tol Bocimi. Kalau bikin tol pasti ada AMDAL-nya. Itu mutlak, kalau enggak bisa masuk penjara.
Dody juga menambahkan bahwa Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) dari kementeriannya akan melakukan pengecekan lebih lanjut di Danau Lido untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang terjadi akibat pembangunan tersebut. "Kita akan turunkan untuk cek seberapa parah kawasan itu nabrak sempadan kita," jelasnya.
Pandangan PT MNC Land Lido
Di sisi lain, Direktur Utama PT MNC Land Lido, Hary Tanoesoedibjo, juga memberikan klarifikasi terkait isu ini. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Hary menegaskan bahwa proyek yang dijalankannya tidak berdampak negatif pada Danau Lido. Berdasarkan data yang mereka himpun menggunakan teknologi pemetaan, luas Danau Lido justru bertambah setelah MNC Land mulai melakukan pengembangan di kawasan tersebut. Sebelum kami masuk tahun 2013, luas danau kurang dari 13 hektar. Sekarang, luasnya justru bertambah menjadi 13,6 hektar.
Hary menyebutkan adanya aliran limbah dari proyek tol tersebut selama periode 2016-2017 yang seharusnya menjadi sorotan utama dalam isu pendangkalan ini. "Ada memang aliran limbah, kelihatan. Nanti semua buktinya ada," katanya.
Langkah Penanganan Oleh MNC Land Lido
Dalam upaya mencegah dampak buruk lebih lanjut di Danau Lido, Hary menjelaskan bahwa MNC Land telah mengambil tindakan preventif, termasuk melakukan pengerukan dan pembersihan di sekitar danau. "Kami melakukan pengerukan dan pembersihan. Sampai pada akhirnya kami melakukan investasi, yaitu dengan membuat bangunan penahan lumpur. Sebetulnya itu bukan kewajiban kami, dan ini menghabiskan biaya Rp 8 miliar lebih," jelas Hary.
Tindakan ini menunjukkan komitmen MNC Land untuk menjaga kondisi lingkungan di wilayah pengembangan kawasan mereka meskipun biaya yang harus dikeluarkan tidak sedikit.
Debat Pengaruh Proyek Besar pada Lingkungan
Kontroversi ini menegaskan tantangan yang muncul ketika mendirikan proyek infrastruktur besar, seperti jalan tol, di dekat wilayah yang sensitif secara ekologis. Situasi ini juga menggugah pertanyaan lebih luas tentang bagaimana kebijakan pelestarian lingkungan dapat diintegrasikan lebih ketat ke dalam proses perencanaan dan pengawasan proyek pembangunan di Indonesia.
Kesalahpahaman seperti ini menarik perhatian publik dan mengajak masyarakat untuk lebih kritis dalam mengevaluasi dampak lingkungan dari pembangunan infrastruktur. Dengan adanya penjelasan dari kedua belah pihak, diharapkan isu ini bisa memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh dan didasarkan pada bukti-bukti faktual, bukan sekedar asumsi semata.