JAKARTA - Proyek pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung (Ki Agung) tengah menjadi perhatian, terutama dalam penyelesaian pembebasan tanah. Meski akses menuju bandara terus dipacu, situasi berbeda terjadi untuk jalur menuju Tulungagung yang harus dijadwalkan ulang. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kediri, Yulianto Dwi Prasetyo, mengungkapkan bahwa PT Surya Sapta Agung Tol (SSAT) memprioritaskan tol akses bandara.
"Info terakhir dari pihak BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) yang menjadi prioritas saat ini adalah pembangunan tol akses bandara," ujar Yulianto.
Prioritas tersebut membuat Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) memilih me-reschedule pembebasan tanah di Tulungagung. Penundaan ini berlaku untuk seluruh wilayah Tulungagung tanpa pengecualian.
“Bisa diartikan, pembebasannya diberhentikan dulu,” jelas Yulianto, menambahkan bahwa langkah ini diambil untuk menyesuaikan fokus pengembangan proyek.
Dampak terhadap Wilayah Kediri
Di Kabupaten Kediri sendiri, terdapat 1.548 bidang tanah yang terdampak proyek tol ini, tersebar di Kecamatan Semen dan Mojo. Di Kecamatan Mojo, 1.082 bidang tanah tersebar di 15 desa, sedangkan di Kecamatan Semen, 466 bidang tanah tersebar di lima desa. Proses pembebasan tanah di Kecamatan Semen sudah melangkah hingga tahap pemberkasan dan pembayaran.
Sementara itu, sekitar 134 bidang tanah di Desa Semen dan Desa Bobang sudah dibebaskan. Namun, ribuan bidang tanah di Kecamatan Mojo belum ada yang dibebaskan. Meskipun demikian, Prasetyo menegaskan, proses pemberkasan sudah dilakukan di wilayah ini.
“Untuk tahap appraisal dihentikan dulu seperti ruas Tulungagung,” ujar Prasetyo, mengindikasikan bahwa penaksiran harga tanah juga mengalami penundaan.
Respon dan Harapan
Proyek tol ini penting tidak hanya untuk memperlancar arus lalu lintas tetapi juga untuk peningkatan ekonomi daerah. Meski pembebasan tanah di Tulungagung tertunda, diharapkan proyek ini dapat segera dilanjutkan tanpa kendala lebih lanjut.
Prasetyo berharap tanah yang dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) bisa segera mendapatkan ganti rugi. Hal ini penting agar masyarakat yang terdampak bisa mendapat kompensasi yang layak.
Yulianto menambahkan, “Kami berharap segera ada kepastian pembayaran untuk area yang telah dinilai, sehingga proses ini tidak berlarut-larut.”
Tantangan dan Upaya Solusi
Pembebasan tanah di daerah lain seperti Tulungagung memang masih menjadi tantangan, terutama dalam hal administrasi dan koordinasi antar pihak. Namun, dengan adanya jadwal ulang ini, diharapkan ada solusi yang lebih efisien bagi seluruh pihak yang terlibat.
Keputusan ini diharapkan tidak memengaruhi timeline keseluruhan proyek, sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan sesuai rencana. Pemerintah diharapkan mampu mediasi permasalahan ini agar proyek tidak terganggu lebih jauh.
Penting bagi pihak terkait untuk terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan masyarakat setempat agar proses pembebasan tanah berjalan transparan dan adil. Dengan demikian, proyek tol yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan perekonomian regional bisa segera terwujud.
Meski proses pembebasan tanah proyek Tol Kediri-Tulungagung belum sepenuhnya rampung, terutama di wilayah Tulungagung, fokus yang jelas telah diletakkan pada akses penting seperti bandara. Ini menunjukkan komitmen proyek tol untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang mendesak.
Ke depannya, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta diharapkan semakin solid agar proyek dapat tuntas sesuai jadwal. Semua pihak menanti penyelesaian proyek ini demi memajukan infrastruktur dan ekonomi daerah. "Dengan penyelesaian yang cepat dan terencana, tol ini dapat membawa banyak manfaat bagi masyarakat," tutup Yulianto.