JAKARTA - Kebijakan efisiensi anggaran di sektor infrastruktur yang dilakukan pemerintah berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pemotongan anggaran ini khususnya berimplikasi pada sektor tenaga kerja dan proyek infrastruktur yang kini menghadapi tantangan serius. Kebijakan tersebut menuai kritik dari berbagai kalangan ekonom dan pengamat.
Dampak Pemotongan Anggaran Terhadap Pekerjaan dan Ekonomi
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap pemotongan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp60,46 triliun. "Pemotongan ini bisa langsung mengurangi penyerapan tenaga kerja, terutama dalam proyek infrastruktur nasional yang selama ini menjadi penggerak utama ekonomi," ungkap Faisal pada konferensi pers di Jakarta, Rabu (19/2).
Faisal juga menekankan pentingnya anggaran infrastruktur yang dikategorikan sebagai investasi dan belanja modal pemerintah. Menurutnya, jika banyak proyek infrastruktur harus terhenti, bukan hanya tenaga kerja yang terdampak, tetapi juga tingkat permintaan yang menurun sehingga pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi keseluruhan. "Menurunkan juga tingkat permintaan, kemudian juga menurunkan pertumbuhan ekonomi pada akhirnya," tambahnya.
Perlu Pertimbangan Lebih Lanjut
Faisal menyarankan agar pemerintah lebih cermat dalam menganalisis dampak dari efisiensi anggaran yang dilakukan. Ia berharap efisiensi ini tidak berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor infrastruktur yang sensitif terhadap tenaga kerja.
Keseruan ini turut mendapat perhatian dari Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti. Esther mengkritisi langkah pemotongan anggaran yang dia sebut dilakukan dengan cara 'tebang pilih', dimana efisiensi dialokasikan untuk program lain. "Jika tidak dikaji ulang, ekonomi akan lebih lesu," ujarnya.
Esther juga menyoroti potensi dampak negatif jangka panjang dari efisiensi ini, seperti penurunan daya beli masyarakat dan risiko deflasi yang lebih dalam. "Efisiensi yang dilakukan tanpa kajian mendalam hanya akan membuat ekonomi kita berjalan ditempat," tambahnya.
Pandangan Pengamat BUMN dan Infrastruktur
Dari perspektif badan usaha milik negara (BUMN), Toto Pranoto, seorang pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, menilai bahwa efisiensi dapat menurunkan kontribusi BUMN karya dalam penyerapan tenaga kerja. Hal ini diperparah dengan kemungkinan peningkatan inflasi. Toto menekankan pentingnya sektor infrastruktur dalam menyerap tenaga kerja serta menekan biaya distribusi sehingga mengurangi inflasi. "Pengurangan anggaran berisiko menaikkan inflasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi," katanya.
Pengamatan ini sejalan dengan pendapat Yayat Supriatna, pengamat infrastruktur dari Universitas Trisakti. Menurutnya, efisiensi anggaran yang dilakukan secara sporadis dapat menyebabkan proyek infrastruktur tidak terpelihara dengan baik. "Serapan angkatan kerja baru dari bidang perencanaan dan konstruksi dapat berkurang drastis," jelas Yayat.
Kebijakan Pemerintah Mengenai Efisiensi Anggaran
Pada sisi kebijakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025. Ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025, dimana Presiden RI Prabowo Subianto meminta penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun.
Untuk belanja kementerian/lembaga (K/L), efisiensi hingga Rp256,1 triliun diarahkan guna memperkuat keuangan negara. Surat tersebut memerintahkan setiap K/L untuk merevisi anggarannya sesuai persentase pemangkasan yang telah ditentukan.