Proyek Tol Padang Sicincin Menghadapi Protes, Warga Desak Penyelesaian Efek Negatif

Kamis, 20 Februari 2025 | 11:25:07 WIB
Proyek Tol Padang Sicincin Menghadapi Protes, Warga Desak Penyelesaian Efek Negatif

JAKARTA - Dalam sebuah aksi protes yang berlangsung di Lubuakpandan pada Rabu (19/2), warga Nagari Kapalohilalang, Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padangpariaman, menyuarakan keresahan mereka terhadap dampak negatif proyek pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin. Aksi ini ditujukan kepada PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) dan menuntut resolusi atas berbagai efek merugikan dari proyek tersebut.

Kisah protes ini diawali dari dua kali mediasi tanpa solusi nyata antara warga dan PT HKI. Ferdiansyah, yang bertindak sebagai koordinator aksi, menyatakan bahwa warga merasa sangat dirugikan oleh proyek tol ini. "Kami atas nama masyarakat Nagari Kapalo Hilalang ingin mengadakan audiensi terkait dampak pembangunan tol ini, yang menurut kami banyak menimbulkan kerugian bagi masyarakat," tegas Ferdiansyah.

Tuntutan Warga dan Permasalahan yang Muncul

Dalam audiensi tersebut, warga mengajukan beberapa tuntutan kompensasi terkait dampak sosial dan lingkungan dari proyek tersebut. Permasalahan utamanya meliputi sawah warga yang tertimbun oleh sedimentasi proyek, keretakan pada rumah akibat getaran konstruksi, dan peningkatan drastis kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) karena debu dari kegiatan konstruksi.

Sebuah laporan menyebutkan dampak aliran air yang terputus ke sawah-sawah telah melumpuhkan kegiatan pertanian warga. Di samping itu, peternakan lokal, khususnya ayam, juga terpengaruh oleh pekerjaan konstruksi yang melibatkan blasting. Warga merasa proyek ini tidak memperhatikan aspek lingkungan dan sosial yang dialaminya.

Tanggapan dan Komitmen PT Hutama Karya Infrastruktur

Menanggapi aksi protes tersebut, Humas PT HKI, Andi Prahmana, menyatakan bahwa perusahaan telah memulai identifikasi dampak yang dilaporkan dan berkomitmen untuk menyelesaikan masalah lingkungan yang disebabkan oleh proyek tol ini.

"Dampak terhadap sawah telah kami data, dan kami berencana membuka sosialisasi serta pendataan lebih lanjut bagi warga yang belum masuk dalam data kompensasi," terang Andi Prahmana. PT HKI juga akan melaksanakan survei tambahan untuk memastikan cakupan kompensasi yang lebih meluas dan menyeluruh.

Terkait dengan rumah yang mengalami keretakan, pendataan masih berlangsung dan akan diperluas ke seluruh wilayah terdampak. "Kami memahami keresahan masyarakat dan menjamin setiap laporan indentifikasi akan kami tindak lanjuti," tambah Andi.

PT HKI juga berjanji akan melakukan perbaikan saluran air ke sawah yang kini terputus, terutama di wilayah dekat Rumah Makan Uni Evi (Over Pass STA 30+450). Namun, pengerjaan ini masih terkendala akses lokasi yang tertutup oleh salah satu warga.

Dampak pada Perikanan

Pada sektor perikanan, PT HKI telah mencatat adanya 51 kolam ikan domestik yang terdampak sedimentasi. Andi menyatakan, "Pendataan lebih lanjut mengenai kolam ikan akan dilakukan mulai Senin, 24 Februari 2025, untuk mendapatkan data yang lebih akurat." Hal ini diperlukan untuk menyiapkan skema kompensasi yang lebih tepat sasaran.

Pentingnya Penyelesaian yang Cepat dan Efektif

Menghadapi protes warga, PT HKI diharapkan tidak hanya merespons dengan janji, tetapi harus bergerak cepat dengan tindakan nyata untuk memitigasi dampak proyek ini. Masyarakat setempat berhak mendapatkan keadilan atas segala kerugian yang dideritanya akibat pembangunan yang menyejahterakan segelintir pihak namun merugikan banyak warga.

Proyek Jalan Tol Padang-Sicincin semestinya memberikan solusi aksesibilitas dan transportasi yang lebih baik bagi masyarakat luas, namun diharapkan juga tidak mengesampingkan hak-hak dan kesejahteraan masyarakat terdampak. Dengan adanya komitmen dan transparansi dari PT HKI, diharapkan segala permasalahan dapat terselesaikan dengan baik dan dapat memberikan keharmonisan antara pembangunan dan lingkungan sosial.

Pejabat terkait dan masyarakat luas menunggu pengembangan lebih lanjut dan tindak lanjut konkret dari PT HKI agar keresahan ini tidak berlarut-larut. Pemerintah daerah juga diharapkan mengambil peran aktif dalam mengawal proses penyelesaian tersebut guna memastikan keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.

Upaya mitigasi terhadap dampak proyek infrastruktur besar seperti ini bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Diperlukan komitmen dan kerja sama dari seluruh pihak untuk menciptakan hasil yang adil dan berkelanjutan.

Terkini