JAKARTA - Dalam menghadapi tantangan anggaran yang semakin ketat, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Bambang Brodjonegoro, menegaskan pentingnya peran serta sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur nasional. Ia mengungkapkan bahwa pengurangan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi momentum untuk mengoptimalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Bambang menjelaskan, skema KPBU bukanlah konsep baru, namun selama ini belum termanfaatkan secara maksimal. "Kita mulai menghidupkan kembali skema Public Private Partnership (PPP) atau Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Artinya, pembangunan infrastruktur tidak harus 100 persen menggunakan APBN.
Pengurangan Anggaran Menjadi Pemicu
Menurut Bambang, tradisi mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai sumber utama pembiayaan infrastruktur harus mulai diubah. "Dengan anggaran yang besar, KPBU seolah-olah hanya menjadi pilihan kedua. Semua proyek infrastruktur cenderung ingin dibiayai langsung oleh APBN," kata Bambang menambahkan pentingnya diversifikasi sumber pembiayaan infrastruktur.
Dalam situasi kini, ketika anggaran dari Kementerian PUPR berkurang, pemerintah melihat skema KPBU sebagai solusi yang lebih dapat dipercaya. Melalui keterlibatan sektor swasta, pemerintah dapat mengalokasikan anggarannya untuk keperluan lain yang mendesak.
Optimalisasi Skema KPBU
Skema KPBU memungkinkan pemerintah untuk menjalin kemitraan dengan pihak swasta, yang menyediakan modal dan keahlian teknis dalam pembangunan infrastruktur. "Skema ini sudah terbukti berhasil, seperti dalam proyek jalan tol yang sebagian besar dikerjakan oleh swasta melalui KPBU, serta beberapa proyek infrastruktur lainnya," tambah Bambang. Contoh nyata dari keberhasilan skema ini terlihat pada sejumlah jalan tol yang berhasil dilaksanakan melalui mekanisme KPBU, mengurangi beban APBN secara signifikan.
Guna memastikan keberhasilan skema KPBU, pemerintah memberikan jaminan tertentu kepada pihak swasta sebagai bentuk dukungan dan meminimalisir risiko investasi. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan dan minat investor untuk terlibat dalam proyek-proyek tersebut. Bantuan ini dapat berupa regulasi yang mendukung, kemudahan perijinan, hingga insentif pajak.
Langkah ke Depan
Melihat prospek ke depan, Bambang menyatakan bahwa kerjasama dengan sektor swasta harus ditingkatkan demi keberlanjutan pembangunan infrastruktur. Pembangunan kapasitas dan teknologi, serta peningkatan efisiensi proyek infrastruktur merupakan aspek penting yang dapat diwujudkan melalui KPBU.
Ini bukan pertama kalinya pemerintah Indonesia beralih ke sektor swasta untuk pengembangan infrastruktur. Praktik ini telah dilaksanakan secara global dan terbukti sukses. Dalam konteks Indonesia, KPBU memberikan peluang untuk membangun infrastruktur kelas dunia dengan keterlibatan sektor swasta yang memiliki jaringan dan keahlian mendalam.
Peralihan yang Terukur
Bambang menekankan bahwa meskipun KPBU memiliki potensi besar, implementasi skema ini harus dilakukan secara hati-hati dan terukur. "Penting untuk memiliki perencanaan yang baik dan transparansi dalam setiap proyek yang dilakukan melalui KPBU. Pelaksanaan skema ini harus konsisten dengan kebijakan pemerintah dan memenuhi standar internasional," ungkapnya.
Keberhasilan KPBU di masa depan juga bergantung pada penyesuaian regulasi yang memungkinkan peran sektor swasta yang lebih besar tanpa mengesampingkan kepentingan publik. Penting adanya kerangka regulasi yang adil dan transparan agar bisa menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan sosial.
Dukungan Pemerintah
Tidak hanya mengandalkan sektor swasta, pemerintah juga harus menyediakan dukungan kebijakan dan regulasi yang tepat. “Pemerintah bertanggung jawab menciptakan iklim investasi yang kondusif agar sektor swasta tertarik untuk berpartisipasi dalam proyek infrastruktur. Tanpa dukungan ini, tentu akan sulit mewujudkan pembangunan infrastruktur yang efisien dan efektif,” tutup Bambang.
Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan Indonesia dapat terus mengembangkan infrastrukturnya tanpa harus bergantung sepenuhnya pada anggaran negara. Ini tidak hanya akan mempercepat pembangunan, tetapi juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup di berbagai daerah.
Semakin mendesaknya kebutuhan infrastruktur berkualitas, mengingat pentingnya pemulihan ekonomi pasca-pandemi, membuat optimalisasi KPBU menjadi strategi yang tepat dalam menjawab tantangan ini. Dengan melibatkan dukungan dari semua pihak, harapannya Indonesia bisa bertransisi menuju sistem pembiayaan infrastruktur yang lebih kuat dan berkelanjutan.